Seleksi Kepala Sekolah Minim Peminat di Tanah Laut

Banjarhits.id, Banjarbaru - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, Abdillah, mengatakan animo guru mendaftarkan diri sebagai kepala sekolah di kabupaten setempat sangat minim. Sebab, kata dia, uang tunjangan kepala sekolah dan guru fungsional nyaris sepadan di tengah beban tugas yang berbeda.

“Saya heran kenapa sedikit sekali yang ikut seleksi kepala sekolah. Ternyata tunjangan kepala sekolah dan guru itu beda tipis, padahal kasek tanggung jawabnya besar,” kata Abdillah ketika pertemuan bersama anggota Komisi X DPR RI di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (30/5/2018).

Selain itu, ia mengeluhkan minimnya tenaga guru bidang agama. Abdillah mengaku iri melihat Kementerian Hukum dan HAM membuka besar-besaran formasi CPNS tahun 2018. Sementara pemerintah pusat justru tidak membuka peluang formasi CPNS untuk tenaga pendidik. Padahal, Abdillah berkata guru berperan mencetak sumber daya manusia dan karakter peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nordiansyah, menuturkan terpaksa mengangkat 580 tenaga pengajar lepas untuk mengisi muatan lokal baca Alquran tingkat SD. Setiap pendidik lepas ini cuma menerima insentif sebesar Rp 100 ribu per bulan. Ia mengakui keberadaan mereka sangat penting di tengah minimnya PNS guru muatan lokal.

Mendengar keluh-kesah itu, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah mengatakan persoalan honor dan kurikulum berbasis budaya di Kalsel menjadi masukan bagi Komisi untuk diperjuangkan ke tingkat pusat. Menurut Hetifah, persoalan guru di Kalsel sejatinya nyaris sama di tempat lain, khususnya menyangkut pengangkatan dan sertifikasi yang kurang fleksibel.

Ia memilih Kalsel sebagai bahan masukan materi kurikulum berbasis budaya karena sudah lebih dulu mengimplemetasikan kurikulum berbasis budaya, seperti kewajiban baca Alquran dan sisipan ekstrakurikuler mengacu budaya Banjar.

Adapun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, M Yusuf Effendi, menuturkan persoalan insentif guru honor tingkat SD dan SMP kewenangan kabupaten/kota sesuai kemampuan anggaran. Kalaupun ingin menaikkan insentif dan tunjangan, Yusuf berkata pemerintah pusat mesti menambah dana kucuran ke daerah tingkat II. (Diananta) Foto: Pixabay