Wagub Rudy: Kepemilikan Saham di Kalsel Rp 39,53 Triliun

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Resnawan ketika paparan kinerja pasar modal di Gedung BEI, Jumat (15/2/2019). Foto: Humpro Setdaprov Kalsel

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Resnawan memaparkan potensi kinerja insdustri Pasar Modal di Kalimantan Selatan dalam sebuah forum resmi di Indonesia Stock Exchange (IDX) Gedung Bursa Efek Jakarta, Jumat (15/2).

Di depan para pelaku usaha pasar modal nasional, Rudy Resnawan menjelaskan nilai kepemilikan saham di Provinsi Kalsel sebesar Rp 39,53 triliun. Berdasarkan data SID Total, jumlah investor di Kalsel sebanyak 14.263 investor.

Menurut dia, data ini meningkat 67,94 persen secara year on year. “Peningkatan jumlah investor di Kalsel merupakan yang tertinggi kedua di regional Kalimantan setelah Kalimantan Tengah,” ucap Rudy Resnawan lewat siaran pers ke banjarhits.id, Sabtu (16/2/2019).

Presentasi investor di Kalsel terhadap seluruh investor di regional Kalimantan adalah sebesar 22,73 persen. Dalam periode 2018, total transaksi saham di Kalsel sebesar Rp 3,26 triliun dengan rata-rata transaksi Rp271,56 miliar per bulan.

Menurut Rudy Resnawan, total transaksi reksadana di Kalsel dalam 1 tahun terakhir senilai Rp 1, 77 triliun dengan rata-rata transaksi Rp 151, 60 miliar perbulan. Di Kalsel terdapat beberapa jaringan kantor pasar modal antara lain 1 Kpw BEI, tujuh perusahaan efek, satu manager investasi, dan 26 APERD.

Rudy Resnawan mengaku tertarik dengan obligasi daerah. Sebab adanya obligasi daerah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang baru untuk melakukan pembangunan.

"Kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Direktur BEI maupun dengan OJK yang memberikan gambaran tentang obligasi daerah sebagai sumber pendanaan untuk lembangunan daerah ini sangat menarik sekali," ujar Rudy Resnawan.

Namun, ia belum bisa memastikan kemungkinan Pemprov Kalsel akan menerbitkan obligasi daerah karena harus mempelajari terlebih dahulu.

"Ini saya diundang pertama untuk melakukan pembukaan perdagangan. Tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Dirut, sangat banyak dapat masukan dari beliau, untuk bagaimana memggunakan obligasi daerah," tambahnya.