Walhi Kalsel: 526 Titik Api di Lahan Konsesi Sawit

Satgas Karhutla Kabupaten HSU memadamkan kebakaran lahan. Foto: Polres HSU

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan menemukan ratusan titik api (hotspot) di lokasi izin perkebunan kelapa sawit selama insiden kabut asap menyelimuti Kalsel pada 2019.

Hasil temuan ini seakan membantah bahwa perkebunan monokultur tidak berkontribusi besar menyumbang bencana kebakaran hutan dan lahan di Banua. Walhi mendapati ada 41 perkebunan sawit yang lahannya terbakar di Kalsel.

Mengacu pantauan Walhi Kalsel periode 1-28 September 2019, tercatat ada lebih dari 4.772 titik api yang berada di seluruh area lahan se-Kalsel. Dari jumlah ini, Walhi Kalsel mendapati 526 titik api berada di konsesi perkebunan kelapa sawit dengan tingkat akurasi 70-100 persen.

"Terlihat pola yang sama pada kejadian karhutla beberapa tahun yang lalu. Melalui penafsiran citra landsat 8, kebakaran di lahan konsesi berada di area yang belum ditanami sawit dengan pola sebaran yang meluas," kata Manajer Kampanye Walhi Kalsel, Jefri Raharja kepada wartawan banjarhits.id, Selasa (1/10/2019).

Jefri menjelaskan, temuan titik api di konsesi sawit dapat dibuktikan dan terpantau dari satelit Terra, Aqua, NOAA, dan SNPP yang bisa langsung diambil dari situs resmi LAPAN. Dari data ini, Walhi Kalsel menyandingkan dengan data izin sawit yang sudah dikantongi Walhi.

Adapun mengacu hasil temuan, ada empat kabupaten yang terindikasi menyumbang titik api terbanyak dari perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan: Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Kabupaten Banjar.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Walhi mencatat ada 102 hotspot yang terdeteksi berada di konsensi sawit. Beberapa perusahaan di antaranya, PT Banjarmasin Agrojaya Mandiri, PT Subur Agro Makmur (SAM), PT Subur Subur Makmur, dan PT Surya Langgeng Sejahtera.

Untuk Kabupaten Batola, tercatat ada 103 hotspot yang terindikasi berasal dari sejumlah perusahaan, seperti PT Agri Bumi Sentosa, PT Banjarmasin Agro, PT Citra Putra Kebun Asri, dan PT Putra Bangun Bersama.

Adapun untuk Kabupaten Banjar, tercatat ada 70 hotspot yang diduga berasal dari perusahaan sawit seperti PT Banua Lima Sejurus, Monran Intan Barakat, PT Palmina Utama, PTPN XIII, dan PTPN XVIII.

Dari data ini, Walhi Kalsel menilai pemerintah daerah tidak serius dalam mencegah karhutla di Kalsel. Sebab, kata Jefri, penanganan tidak dilakukan secara komprehensif sampai ke akar permasalahannya.

“Bukan memberi sanksi kepada perusahaan pembakar lahan, pemerintah malah jadi pemadam saat masifnya karhutla," kata Jefri.

Selain itu, Jefri menambahkan, Walhi Kalsel mendorong pemerintah bukan hanya menindak tegas masyarakat pembakar lahan, namun pemerintah harus tegas dalam menindak korporasi lalai yang konsensinya terbakar belakangan waktu terakhir.