Bawaslu RI: Bone Bolango Tertinggi Kedua Rawan Konflik Sosial

Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sabtu, (27/6). Foto: Dok banthayoid (Fadhil Hadju)

GORONTlALO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2020 di situasi pandemi COVID-19. Terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan konflik sosial. Salah satunya adalah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.

Ketua Bawaslu Bone Bolango, Mohammad Fahri Kaluku berharap pilkada tetap bisa terselenggara dengan aman dan damai, sesuai peraturan yang ada.

“Karena pemilihan ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Tapi partisipasi seluruh masyarakat, khususnya di Bone Bolango yang sangat diharapkan,” ujar Fahri,saat diwawancarai Banthayo.

Fahri juga mengungkapkan, terkait IKP penyelenggaraan pilkada 2020 Bone Bolango. Indeks kerawanan konflik sosial di Bone Bolango lumayan tinggi di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Angka persentasenya mencapai 72,2 persen.

“Ini kategori merah,” ucapnya. Sabtu, (27/6).

Ketua Bawaslu Bone Bolango, Mohammad Fahri Kaluku. Foto: Dok istimewa

Persentase tingkat kerawanan lainnya berupa konteks politik. Kerawanan konteks politik mencapai 55,97 persen. Juga terkait dengan situasi pandemi COVID-19. Kata Fahri, Bone Bolango peringkat kedua di Indonesia, setelah Makassar. Dengan persentase mencapai 74,58 persen.

“Terkait dengan pandemi COVID-19 ini sangat menghawatirkan kami selaku penyelenggara. Ini tidak memilih, kalau dia kena maka kena,” ungkap Fahri.

Dengan tingkat kerawanan seperti itu dan merebaknya Pandemi COVID-19, kata Fahri, kemungkinan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan berkurang.

“Karena pasti masyarakat takut, namanya corona, partisipasi akan menurun,” ujarnya.

Fahri menuturkan, walaupun kemungkinan itu akan terjadi, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap berpartisipasi. Seperti pada pemilihan presiden sebelumnya.

“Kalau perlu partisipasinya lebih dari pilpres lalu,” ucap Fahri.

Fahri menambahkan, pihaknya akan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) terkait verifikasi faktual. Bimtek tersebut akan diberikan kepada pengawas di tingkat kecamatan dan desa.

Dalam memberikan bimtek, pihaknya tetap berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Hal itu demi mencegah penyebaran virus corona.

“Kami mengaktifkan kembali pengawas kecamatan dan desa. Sejak diaktifkan itu mereka melakukan kembali tugas mereka,” pungkasnya.

-----

Reporter: Fadhil Hadju