Mahasiswa Boalemo Gelar Aksi Menuntut Anggota Dewan Terlibat Narkoba Dicopot

Sejumlah mahasiswa asal Boalemo, Gorontalo, yang tergabung dalam Aliansi Botumoito Bergerak, menggelar aksi menuntut agar anggota dewan setempat yang diduga terlibat narkoba segera dicopot. Kamis, (9/7). Foto: Dok istimewa

GORONTALO - Sejumlah mahasiswa asal Boalemo, Gorontalo, yang tergabung dalam Aliansi Botumoito Menggugat (BOM) menggelar aksi menuntut agar anggota dewan setempat yang diduga terlibat narkoba segera dicopot.

Aksi itu berlangsung di Bundaran Hulondhalo Indah, Kota Gorontalo. Mereka mendesak agar pengurus DPD Partai Golkar serta DPD PDIP Provinsi Gorontalo agar segera memecat kader yang diduga tersandung narkoba belum lama ini di Jakarta.

Koordinator aksi, Guslan Batalipu, mengatakan menyayangkan karena DPRD sampai dengan hari ini belum memecat kedua aleg (Anggota legislatif) DPRD Boalemo yang diduga terlibat dan mengkonsumsi narkoba. Bahkan menurutnya kedua anggota DPRD masih aktif secara keanggotaan.

"Hari ini kami menuntut kata-kata dari ketua DPD I Partai Golkar, jika ada kader partainya yang terlibat kasus narkoba akan dicopot. Namun kami sangat menyayangkan pernyataan itu sampai saat ini tidak dilaksanakan. Kami melihat PDIP dan Golkar telah melakukan pembiaran terhadap kadernya yang terlibat kasus narkoba," terang Guslan dalam orasinya. Kamis, (9/7).

Massa aksi juga meminta kepada Kris Wartabone, selaku Ketua DPD PDIP Gorontalo, untuk menindaklanjuti perintah Megawati untuk segera memecat kader yang terlibat narkoba.

“Jika kasus ini tidak segera diproses, maka masyarakat Boalemo akan memboikot serta tidak percaya lagi terhadap PDIP dan Golkar, karena jelas melindungi Kadernya yang terlibat kasus narkoba,” tegasnya.

Massa aksi diterima oleh Wakil Sekretaris DPD PDIP Gorontalo, Syaufudin Husain. Ia mengaku belum dapat mengambil sikap karena belum mendapat keputusan resmi dari DPC Boalemo.

"Dari pihak partai kami sudah menyurat ke DPC Boalemo untuk klarifikasi, karena kami di DPD belum bisa mengambil sikap dan kami harus mengumpulkan data-data terkait dengan kasus yang menimpa kader kami. Karena data yang ada di kami belum lengkap. Saat ini prosesnya masih di tingkat DPC. Selain itu kami juga akan melakukan rapat pleno untuk menetapkan sanksi yang akan diteruskan ke DPP,” katanya di hadapan massa aksi.

Massa juga melakukan aksinya di Kantor DPD I Golkar, dengan tuntutan yang sama.

-----

Reporter: Rifky Gafur