Penjelasan Akademisi Soal Penerapan New Normal di Gorontalo

Ilustrasi: suara.com

GORONTALO - Pada 27 Mei 2020, Pemerintah Pusat menetapkan empat provinsi di Indonesia untuk memberlakukan “new normal”. Di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Provinsi Gorontalo.

Dari hal tersebut, Gubernur Gorontalo melakukan pengkajian untuk menyambut kebijakan dari pemerintah pusat itu. Kapolda Provinsi Gorontalo bersama Forkopimda menggelar rapat untuk membahas new normal.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk mendukung adanya new normal. Namun ada beberapa hal yang membuat new normal tidak akan mudah diberlakukan. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, menurutnya new normal tidak akan mudah dilakukan karena beberapa hal perlu diperhatikan seperti arus lalu lintas, lokasi keramaian seperti pasar yang harus terus dikontrol oleh petugas dari TNI dan Polri.

Salah satu akademisi dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Wiliam Indra S. Mooduto, mengungkapkan bahwa penerapan new normal di Gorontalo memiliki tantangan. Tantangannya adalah masalah kedisiplinan masyarakat dalam menjalani new normal dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“Kita tahu bersama bahwa membiasakan pola hidup baru itu tidaklah mudah. Oleh karena itu perlu kedisiplinan yang tinggi. Selanjutnya, perlu adanya ketegasan dari pemerintah provinsi dalam mengawasi penerapan new normal. Bisa saja terjadi gelombang kedua penyebaran COVID-19 apabila protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik pada masa penerapan new normal ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, kebijakan new normal yang direncanakan pemerintah akan difokuskan kepada pemulihan ekonomi yang akan dibagi dalam beberapa fase. Hal tersebut dikarenakan semenjak diberlakukannya PSBB telah terjadi kelumpuhan ekonomi yang signifikan.

Ilustrasi New Normal

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PSBB yang di antaranya berisi kebijakan tentang peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; pembatasan kegiatan sosial dan budaya; pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Yang kesemua aspek ini berdampak langsung pada perekonomian,” imbuhnya.

Pandemi COVID-19 adalah wabah yang kita bersama tidak mengetahui kapan akan berakhir, kata Wiliam. Oleh karena itu, pemberlakuan new normal perlu untuk dilakukan walaupun hal ini masih prematur karena mengingat virus corona masih bertambah.

“Mungkin ada yang berpandangan bahwa new normal ini adalah pesanan kapitalis atau oligarki. Namun saya pribadi berpandangan bahwa new normal ini dimaksudkan agar negara masih bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai konstitusi. Perlu diingat bahwa sumber terbesar pemasukan negara berasal dari pajak. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total, maka negara tidak punya pemasukan dari pajak, dan akibatnya negara juga tidak bisa mengurus rakyatnya,” ungkapnya.

Foto : Ilustrasi

Oleh karenanya, jika new normal tidak dilakukan maka dampak sosial ekonominya tidak akan bisa tertahankan. Menurutnya, kebangkrutan korporasi, selanjutnya ekonomi, akan membawa efek pada kebangkrutan negara.

Dalam menyikapi adanya new normal ini, kata dia, kita harus berpikiran positif. New normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa COVID-19 masih ada di sekitar masyarakat, untuk itu aktivitas ekonomi diperbolehkan dengan syarat menggunakan protokol kesehatan.

“Tentunya new normal ini memiliki dampak positif dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu, misalnya masyarakat akan lebih memperhatikan pola hidup bersih. Lebih menjaga kehigenisan. Dan utamanya kehidupan ekonomi berjalan,” kata Wiliam.

Namun, jika Provinsi Gorontalo akan menerapkan new normal, menurutnya akan prematur dan belum mendesak. “Namun, saya pikir pemerintah sudah berhitung dan melakukan analisis dalam penerapan new normal ini. Dan kita perlu melakukan persiapan yang matang untuk penerapan new normal ini,” tandasnya.

-----

Reporter : Fadhil Hadju