Pertama di Gorontalo, Pembangunan RSUD Pakai Skema KPDBU

Konten Media Partner
18 November 2019 19:09 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pembangunan RSUD Hasri Ainun Habibie menggunakan skema KPDBU akan memakan biaya Rp 841 miliar. Senin, (18/11) Foto : Dok Banthayo.id (Rahmat Ali)
zoom-in-whitePerbesar
Pembangunan RSUD Hasri Ainun Habibie menggunakan skema KPDBU akan memakan biaya Rp 841 miliar. Senin, (18/11) Foto : Dok Banthayo.id (Rahmat Ali)
ADVERTISEMENT
BANTHAYO.ID, GORONTALO - Tindak lanjut persiapan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasri Ainun Habibie, DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke-12. Mereka membahas persetujuan rencana perjanjian Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU), Senin (18/11).
ADVERTISEMENT
Pembangunan RSUD Hasri Ainun Habibie menggunakan skema KPDBU tersebut, sebelumnya di wacanakan akan memakan biaya Rp 841 miliar. Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo akan membayar sejumlah dana (avaibility payment) selama 20 tahun kepada badan usaha tersebut.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A Jusuf saat jumpa pers mengakui pembahasan KPDBU sudah sejak kepengurusan anggota DPRD periode 2014-2019 hingga berlanjut periode 2019-2024. Pembahasan KPDBU sendiri mengalami proses yang cukup panjang, hingga tiba pada rapat paripurna persetujuan KPDBU.
"Kita tahu bersama pembahasan KPDBU merupakan hal yang baru pertama kali di Provinsi Gorontalo. Pembahasannya sudah dilakukan sebanyak 21 kali. Sehingga hal ini tidak mudah. Dengan begitu, proses pembahasan ini bisa menjadi studi komparasi dari pemerintah luar daerah, terkait tata cara pembahasan KPDBU," ungkap Paris.
ADVERTISEMENT
Dalam pembahasan itu, Paris menjelaskan, ada sejumlah fraksi yang sudah menerima konsep pembiayaan RSUD Hasri Ainun Habibie. Yaitu fraksi Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Girindra, dan Demokrat.
Sementara tiga fraksi lainnya, PDI Perjuangan, Nasdem Amanat, dan fraksi PKS, belum menerima skema KPDBU tersebut.
"Hanya saja, saya mengapresiasi untuk ketujuh partai yang sempat hadir, dan bersama-sama memikirkan pembangunan RSUD Hasri Ainun Habibie itu," jelasnya.
Dirinya menambahkan, ke depannya dengan keputusan yang ada, pihaknya menyerahkan proses selanjutnya ke eksekutif untuk menangani pembangunan rumah sakit. Dengan hasil rapat, hal itu merupakan syarat dimulainya pembangunan rumah sakit dengan skema KPDBU.
"Saya mengapresiasi inovasi dari bapak gubernur dengan rencana pembangunan rumah sakit demi kepentingan masyarakat. Dan saya berterima kasih juga untuk teman-teman fraksi yang bersinergi untuk membangun Provinsi Gorontalo ke depan," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
----