news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Sering Rapat di Luar Daerah, Pemkab Gorontalo Dikritik

Konten Media Partner
8 Agustus 2022 1:45 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo saat menghadiri Konferensi Kerja III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2022, yang digelar di Hotel Grand Whizz Mega Mas Manado. Senin, (8/8). Foto: Dok istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo saat menghadiri Konferensi Kerja III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2022, yang digelar di Hotel Grand Whizz Mega Mas Manado. Senin, (8/8). Foto: Dok istimewa
ADVERTISEMENT
Gorontalo- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo, belum lama ini menggelar sejumlah kegiatan pemerintahan di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut).
ADVERTISEMENT
Agenda kegiatan Pemkab Gorontalo yang dilaksanakan di Sulut, antara lain, Pelatihan dan Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan sejak tanggal 4 hingga 6 Agustus 2022, di Hotel Aston Manado. Dan Konferensi Kerja III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2022, yang digelar di Hotel Grand Whizz Mega Mas Manado, pada Jumat, 5 Agustus 2022. Bahkan menurut informasi rapat pembahasan anggaran daerah juga dilaksanakan secara terpisah di daerah tersebut. Yakni di Swiss-Belhotel Manado.
Rapat yang dilaksanakan di luar daerah tersebut dikritik Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SPAK Gorontalo, Rahmat Mamonto. Menurut Rahmat, pemerintah daerah harusnya fokus pada pemulihan ekonomi nasional sesuai instruksi pemerintah pusat. Ia pun turut mempertanyakan urgensi melakukan rapat di luar daerah, dan menyebut jika hal tersebut tidak efektif dan kurang tepat.
ADVERTISEMENT
“Bagaimana pemerintah memulihkan ekonomi daerah, sementara bupati dan hampir semua OPD sering berada di luar daerah, kata Rahmat. Senin, (8/8).
Konferensi Kerja III Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2022, yang digelar di Hotel Grand Whizz Mega Mas Manado, belum lama ini. Foto: Dok istimewa
Menurut Rahmat, Kepala daerah seharusnya memiliki kepekaan dan sensitivitas tinggi dalam mengendalikan roda perekonomian dan peduli terhadap daerah. Rahmat pun meminta bupati membatasi kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran yang bersumber dari kas daerah.
“Jika kegiatan itu menggunakan APBD, maka yang menikmati bukan kita, tapi orang di luar daerah,” sambung Rahmat.
Rahmat berharap, di tengah situasi krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19, pemerintah daerah harusnya tidak membuang-buang anggaran daerah sendiri ke daerah lain. Pemkab diminta lebih bijak dan menggunakan fasilitas yang ada untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Untuk apa pemkab utang Dana Pemulihan Nasional (PEN) untuk kepentingan pembangunan, kemudian membuang anggaran ke luar daerah,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
Pelatihan dan Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan sejak tanggal 4 hingga 6 Agustus 2022, di Hotel Aston Manado. Foto: Dok istimewa
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Rony Sampir mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan di Manado tidak dihadiri semua OPD. Namun, Roni pun secara lugas mengakui, bahwa memang Pemkab Gorontalo mengelar satu kegiatan yang dihadiri beberapa OPD dan diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan lain agar efisien. Termasuk kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang membahas kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD dengan anggota DPRD setempat.
“Memang DPRD juga meminta untuk di sana, karena kebetulan juga ada kegiatan yang bersamaan,” pungkas Sekda Rony.
Pj Gubernur Gorontalo Larang OPD Rapat di Luar Daerah
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer telah meminta seluruh aparaturnya agar tidak menggelar kegiatan pemerintahan di luar daerah. Kebijakan itu dilakukan untuk menggerakkan perekonomian daerah
ADVERTISEMENT
“Rapat di luar daerah. Sama saja memindahkan APBD kita ke daerah lain, sementara ekonomi kita masih terpuruk pasca pandemi COVID-19,” kata Hamka.
Ratusan anggota BPD se-Kabupaten Gorontalo, mengikuti Pelatihan dan Penguatan BPD. Foto: Dok istimewa
Hamka berharap seluruh OPD bisa berkontribusi dalam memulihkan ekonomi daerah. Kegiatan di dalam daerah akan berdampak bagi pelaku UMKM, perhotelan, restoran, pedagang hingga petani.
Pj Gubernur juga telah menyampaikan kebijakan tersebut saat melakukan pertemuan dengan para bupati dan wali kota.
“Jika ada OPD yang rapat di luar daerah, berarti dia tidak sejalan dengan gubernur,” tutup Hamka. Dilansir dari berbagai sumber.