Tahap Pertama Dana Pilkada Gorontalo Tahun 2020 Dicairkan

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Kabupaten Gorontalo, dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu), Jumat, (04/10). Foto : Humas Pemkab

BANTHAYO.ID,GORONTALO - Dana tahap pertama untuk pemilihan kepada daerah (Pilkada) Kabupaten Gorontalo tahun 2020 akan segera dicairkan. Dana bernilai miliaran tersebut akan dicairkan ke rekening Bawaslu dan KPU setempat.

Bawaslu mendapat kucuran dana total sebesar Rp 12.681.164.000 dan KPU sebesar Rp 32.150.000.000.

Untuk tahap pertama, Bawaslu mendapat Rp 500 juta dan KPU Rp 750 juta. Hari ini, Jumat (4/10), dana tersebut akan dicairkan.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahyudin M. Akili. Foto : Humas Pemkab.

Hal itu disampaikan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo usai penadatanganan naskah perjanjian hibah daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum setempat.

Bupati Nelson berharap dana yang diberikan dapat menunjang pekerjaan KPU dan bawaslu. Sehingga proses demokrasi yang dilaksanakan tahun 2020 akan berjalan dengan baik.

Ia juga berharap koordinasi terus dilakukan. Karena dana itu hanya menjadi penunjang, namun koordinasi yang utama.

Bawaslu mendapat kucuran dana total sebesar Rp 12.681.164.000. Foto : Humas Pemkab

"Hasilnya hari ini, hanya tiga hari kita berkomunikasi semua selesai," tutur Nelson.

Apalagi kata dia, tahun 2020 kalau ada komunikasi maka semuanya akan berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Hal itu sesuai pengalaman pada pemilihan pilpres dan legislatif yang berjalan baik dan sukses.

"Padahal jumlah penduduknya banyak, jumlah TPS banyak tapi hal-hal yang krusial tidak terjadi di sini. Itu karena kolaborasi antara kita bersama yang sangat baik," tegas Nelson.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rasid Sayiu . Foto : Humas Pemkab.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Rasid Sayiu mengatakan, dana itu sudah cukup untuk menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu tahun 2020 yang akan dimulai tahun ini.

Memang kata Rasid, awalnya KPU mengusulkan Rp 40 miliar tetapi setelah dilakukan rapat berulang kali dengan TAPD, didapatkan angka Rp 32 miliar sekian.

"Sebetulnya di Rp 40 miliyar itu, kami kemarin sudah menyiapkan untuk anggaran pemungutan suara ulang. Tetapi dengan keluarnya surat KPU No 1312, itu dihilangkan dulu, menurut surat itu," imbuhnya.

KPU mendapat kucuran dana total sebesar Rp 32.150.000.000. Foto : Humas Pemkab

Nanti ketika akan terjadi pemungutan suara ulang, Rasid menuturkan, itu akan dibicarakan kembali dengan pemerintah daerah. "Jadi penurunan cukup derastis karena itu cukup besar untuk honor dan pengadaan logistiknya," tuturnya.

Rasid mengatakan, berdasarkan PKPU No 15, tahapan pilkada dimulai 26 Oktober. KPU akan menetapkan dan mengumumkan syarat dukungan untuk calon.

"Awal Oktober ini tahapan kita sudah dimulai, seluruh tahapan kalau berdasarkan PKPU No15 itu selama 12 bulan sejak September 2019 hingga September 2020," tandasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Wahyudin M. Akili menambahkan, permohonan awal dan yang mereka butuhkan sebanyak Rp 16 miliyar. Menjadi Rp 12 miliyar, nanti akan dilihat apakah mencukupi atau tidak.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, diapit para penyelenggara pemilu. Foto : Humas Pemkab

"Kita sudah melakukan rasionalisasi sebanyak tiga kali, sehingga bagi kami proses rasionalisasi ini kita lakukan bersama dan komprehensif bersama pemerintah daerah dan banggar, jadi dana yang disepakati saat ini yang menjadi keputusan bersama. Kami sudah jamin untuk pengawasan seluruh tahapan pemilu kepala daerah tahun 2020 nanti," tandas Wahyudin.

----

Reporter : Burdu

Editor : Febriandy Abidin