Bappeda Banyuwangi: Ngoppi “Desa Responsif Gender, Antara Asa dan Realita”

Dalam rangka peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Desa, Bappeda melaksanakan kegiatan talkshow Ngoppi “Ngobrolin Perencanaan Pembangunan Terkini” dengan tema “Desa Responsif Gender, Antara Asa dan Realita”, kegiatan dilaksanakan hybrid, secara luring dan daring pada hari Rabu, 3 November 2021 (03/11).

Kegiatan talkshow kali ini dilaksanakan dengan konsep ngobrol santai dan dihadiri oleh narasumber berkompeten dibidangnya, yaitu Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si (Kepala Bappeda Banyuwangi), Farida Hanum (Fasilitator PUG Kabupaten Banyuwangi, Stapa Center) dan Budi Hartono Latif (Ketua asosiasi BPD Banyuwangi).

Peserta yang hadir melalui virtual diantaranya Dinas Sosial, PP dan KB Kabupaten Banyuwangi, Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Banyuwangi, Sekretaris Desa dan Perwakilan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se- Kabupaten Banyuwangi, sedangkan hadir secara luring di lokasi perwakilan anggota BPD perempuan sebanyak 5 orang.

Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, M.Si mengatakan bahwa “Keberhasilan pembangunan manusia selain Indeks Pembangunan Manusia juga Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Terkait Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018, namun untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,15 sehingga IPG Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 menjadi 86,66. Walaupun IPG Banyuwangi Tahun 2020 86,66, nilai ini masih berada dibawah Sitobondo, Bondowoso, dan Jawa Timur”. Pungkas Kepala Bappeda Banyuwangi.

Kepala Bappeda Banyuwangi juga menambahkan bahwa “tahapan yang sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi diantaranya, pertama Membentuk Pokja PUG : SK Bupati Nomor : 188/286/KEP/429.011/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) di Kabupaten Banyuwangi; kedua, Membentuk Focal Point di masing-masing perangkat daerah yang bertugas melakukan pendampingan di masing-masing SKPD agar program/kegiatan bersifat responsif gender”. Tambahnya.

Budi Hartono Latif sangat mengapresiasi acara Ngoppi Bappeda sebagai upaya untuk mendorong desa menjadi lebih baik. Permasalahan yang terjadi dilapangan misalnya bicara Gender pasti pemahamannya yang penting ada perempuan, pembangunan masih fokus pada infrastruktur, BPD harus membawa keterwakilan aspirasi rakyat, sebagai motor penggerak termasuk partisipatif atau keterwakilan dalam setiap pembangunan desa. Farida Hanum juga menambahkan “ pemahaman tentang Gender harus diluruskan agar tidak salah juga dalam membuat kebijakan. Gender itu cara berfikir, metode ,mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dari laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan. Jadi tidak bicara jenis kelamin”.

Harapan dalam kegiatan ini, diantaranya : pertama, Badan Permusyawaratan Desa berkolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk menginisiasi pembangunan database terpilah (laki-laki/perempuan), misalnya data pendidikan, kesehatan maupun keterlibatan laki-laki/perempuan dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian di desa; kedua, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Sosial PPKB dan Fasilitator Pengarusutamaan Gender Kabupaten Banyuwangi mulai melakukan inventarisir dokumen dan memastikan bahwa rencana kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah telah mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dari laki-laki dan perempuan dalam program pembangunan (mempertimbangkan usulan kegiatan yang responsif gender), dan ketiga, Peran BPD khususnya anggota perempuan agar lebih memaksimalkan kemampuan dan kapasitasnya untuk menjalankan peran dan fungsinya selaku mitra pemerintah desa dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa masing-masing. Tidak ada yang besar jika tidak ada yang kecil, mari kita bangun dari desa” (Misk/Wers)