Komitmen Ganjar Pranowo pada Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Clean and Good Governance)

Satu di antara pemimpin daerah yang menginspirasi dan memiliki komitmen atas pemerintahan yang bersih dan anti atas korupsi adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (yang di pilkada 2018 ini, ia kembali maju – demi panggilan pengabdian – sebagai Gubernur Jawa Tengah).

Ganjar Pranowo, tidak diragukan lagi, adalah pemimpin yang berhasil keluar dari perangkap permainan kekuasaan yang cenderung koruptif. Dengan kata lain, dia adalah sosok yang mampu memaksimalkan kreatifitas dan didukung integritas dirinya untuk tetap menjadi dirinya yang berkomitmen pada tegaknya pemerintahan yang bersih.

Bukti-bukti (di antaranya) sebagai wujud komitmen dan integritasnya adalah tak lain prestasi atau penghargaan yang beberapa kali diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dari Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertama, Pemprov Jateng meraih penghargaan dari KPK sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN). Penghargaan itu diberikan pada tahun 2017 (tempo).

Kedua, di tahun sebelumnya, tahun 2016, KPK juga memberikan penghargaan atas Pemprov Jateng, yakni sebagai penghargaan atas pencegahan gratifikasi di Pemprov Jateng. KPK saat itu mengkategorikan Pemprov Jateng sebagai daerah dengan ‘Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik’ (tempo).

Ketiga, masih penghargaan dari KPK. Di tahun 2015, Pemprov Jateng kembali menerima penghargaan dari KPK. Penghargaan ini diberikan kepada Pemprov Jateng dalam prestasinya mengendalikan gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak (tempo). Penghargaan berturut-turut selama tiga tahun dari KPK ini terjadi di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo.

Penghargaan ini membuktikan betapa Ganjar berhasil menegaskan komitmen sikapnya untuk berkata tidak pada korupsi. Dan ini juga menegaskan: kekuasaan, biar pun selalu cenderung diselewengkan oleh orang-orang, Ganjar Pranowo adalah pengecualian. Dan itulah kenapa dia menjadi pemimpin yang menginspirasi.

***

Untuk melihat hal-hal yang menguatkan komitmen Ganjar Pranowo atas pemerintahan yang bersih, yang anti korupsi, nampaknya bisa ditelusuri pada beberapa momen yang bergairah di masa mudanya saat dia menjadi aktifis.

Ganjar Pranowo adalah aktifis GMNI sebelum terjun pada parpol. Di masa gairahnya sebagai aktifis, dia dan rekan-rekannya adalah seorang yang ‘anti’ terhadap rezim yang otoriter, di mana kekuasaan seorang pemimpin hampir mustahil dikoreksi. Di masa itu, iklim demokrasi memang lagi terpasung oleh rezim yang sangat kuat, rezim Orde Baru.

Di bawah iklim kekuasaan yang begitu kuat, kemungkinan kontrol rakyat menjadi begitu kecil. Sebagai dampaknya, korupsi menjadi suatu hal yang susah dihindari. Sudah sejak saat itu, idealisme ‘muda’ GP menggelegak. Dan kelak kebenciannya atas korupsi menguat dalam dirinya dan kian menebalkan komitmen dirinya pada tata pemerintahan yang bersih.

Selain dibentuk oleh iklim politik di masa itu, peran ayah dan ibunya juga turut membentuk kepribadiannya. Kedua orang tuanya selalu menyirami Ganjar kecil dengan petuah moral, petuah yang sarat dengan keluhuran budi. Kedisiplinan adalah satu ajaran yang lain yang kelak di kemudian hari dalam kepemimpinannya, Ganjar menjelma menjadi sosok pemimpin yang tegas tanpa kompromi pada perilaku yang tidak menghargai kedisiplinan.

***

Wujud lain dari komitmen Ganjar Pranowo pada pemerintahan bersih adalah lahirnya ‘Government Resources Management System’ (GRMS) dari tangannya. Hadirnya program tersebut adalah pernyataan tegas wujud keterbukaan Pemprov menuju Jateng berdikari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagaimana persisnya wujud nyata dari program GRMS ini? Begini: jika anda adalah warga Jawa Tengah, lalu berkepentingan untuk melihat belanja anggaran dan hal-hal detail lainnya terkait pengelolaan sumber daya yang ada di Jateng, bukalah website jatengprov.go.id. Di sana kau bisa melihat secaranya dengan jelas (infopublik.id). Pemerintah Jateng, melalui GRMS ini, ingin menunjukkan seterbuka mungkin kepada rakyatnya agar tercapai ‘trust’ dari publik.

GRMS ini berbasis aplikasi. Ia adalah sebuah bangun sistem aplikasi terintegrasi Pemprov Jateng. Di dalam aplikasi ini, ada beberapa fitur seperti sistem e-budgeting (penganggaran secara elektronik), e-project planning (perencanaan projek), e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controling, e-money dan gph serta aplikasi networking (infopublik.id). Masyarakat yang ‘melek’ teknologi dapat turut mengawal dan mengawasi serta mengecek apakah anggaran belanja sudah sesuai perencanaan baik di tingkat kabupaten dan kota.

Muara dari sistem ini adalah terjadinya integrasi antar data dalam proses internal birokrasi yang notabene merupakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik (public service) dan pembangunan. Dengan cara ini, dimungkinkan monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi.

Sekali lagi, sistem ini lahir dari sikap tegas politik pemimpin yang menghendaki tatanan pemerintahan yang bersih.