Gubernur Ansar Buka Peluang Izin Mudik Untuk Warga Kepri

Penumpang Kapal KM Bukit Raya. (Foto: ist)

Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad masih akan mengkaji terkait kebijakan mudik. Pemerintah pusat sendiri melarang mudik lebaran bagi warga untuk antisipasi Covid-19.

Ansar sendiri menilai tidak mudah melarang masyarakat mudik, apalagi dalam suasana hari raya Idul Fitri.

Dirinya akan membahas persoalan tersebut bersama jajaran OPD, FKPD, hingga Satgas Covid-19.

"Seperti apa keputusannya nanti, akan kami bahas terlebih dulu," kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa (30/3/2021) kemarin.

Ansar menyebut tidak menutup kemungkinan masyarakat tetap diperkenankan mudik ke kampung halaman, dengan catatan dibarengi protokol kesehatan ketat.

Provinsi Kepri berbeda dengan daerah lainnya seperti Jawa, Sumatera yang merupakan daerah daratan dan menggunakan transportasi darat, walau ada juga yang laut dan udara.

"Di Kepri transportasi didominasi oleh laut. Untuk itu bila kita membolehkan mudik akan memperketat pelabuhan dan kapal. Dan perkembangan kasus Covid-19, juga jadi pertimbangan warga boleh mudik atau tidak nanti," ujarnya.

Selain itu, katanya, Pemda bisa saja mengambil opsi penerapan alat pendeteksi Covid-19 "GeNose" di pelabuhan, guna memberikan rasa aman nyaman penumpang kapal sebelum keberangkatan.

Meskipun, diakuinya jika pemberlakukan GeNose itu akan memberatkan pengguna jasa transportasi laut. Ada juga opsi lainnya, berupa penambahan armada kapal untuk melayani pemudik. Hal ini bagian dari upaya mengurai kerumunan penumpang di pelabuhan maupun kapal.

"Letak geografis Kepri 96 persen adalah laut. Sehingga, dapat dipastikan warga mudik menggunakan kapal," ujar Ansar.

Sebelumnya diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021.

Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

(sut)

Baca berita lainnya di www.batamnews.co.id