Menanti Janji Ansar Terkait Pemekaran Natuna Menjadi Provinsi Khusus

Pulau Senoa, Kabupaten Natuna

Natuna, Batamnews - Genap setahun lebih, ketika Natuna sempat heboh lantaran evakuasi WNI asal Wuhan yang dikarantina di Natuna pada awal Pandemi Covid 19. Kabupaten Natuna menjadi sorotan nasional.

Berbagai media nasional dan internasional menyiarkan dan menggambarkan panasnya tensi penolakan warga di Natuna saat itu yang khawatir terhadap Covid-19. Tak kalah, berbagai pejabat pemerintah pusat silih berganti datang ke Natuna untuk meredakan ketegangan yang ada.

Berawal dari latar belakang diatas, wacana menjadikan Natuna sebuah Provinsi Khusus kian menguat mengapung ke permukaan. Hal tersebut dinilai relevan jika dilihat dari segi letak geografis dan kepentingan politik saat itu.

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna, yakni Tim 9, Umar Natuna, menceritakan bahwa saat itu merupakan momen yang paling tepat untuk Natuna menjadi sebuah provinsi khusus.

Pasalnya, kondisi Natuna saat itu sedang memanas, dan pemerintah pusat memberikan fokus perhatian terhadap Natuna.

"Saat itu ada beberapa poin permintaan kami kepada pemerintah pusat, salah satunya adalah pemekaran Kabupaten Natuna menjadi Provinsi Khusus, " Terang Umar Natuna mengisahkan peristiwa tersebut, Kamis (25/3/2021).

Dirinya saat itu membentuk tim 9 yang berangotakan dari beberapa unsur masyarakat dari akademisi, hukum, keagamaan, perempuan, pemuda dan lainya untuk bersama-sama berjuang mencapai satu tujuan yaitu menjadikan Natuna menjadi provinsi khusus.

Dirinya kini terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai elemen, salah satunya kepada DPRD dan Bupati Natuna. "Hasilnya ada kesepakatan bersama untuk silaturahim ke Anambas yang direncanakan 28 Maret, " terang Umar.

Menilai hal tersebut, Asisten I Setda Natuna Bidang Pemerintahan, Budi Dharma mengatakan bahwa sebenarnya bila dirujuk pada luas wilayah dan jumlah penduduk, Kabupaten Natuna belum layak mekar menjadi provinsi baru. Namun jika di kaji dari bidang geopolitik dan pertahanan, maka Natuna bisa dipertimbangkan untuk menjadi sebuah provinsi khusus.

"Tinggal bagaimana pemerintah pusat dalam merespon hal tersebut, " ujarnya pada Batamnews, Kamis (25/3/21) siang.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Gubernur Kepri terpilih, Ansar Ahmad dalam beberapa kunjunganya ke Natuna saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan juga saat berkampanye dahulu, selalu memaparkan kenapa dirinya mendukung Natuna untuk menjadi sebuah provinsi khusus.

Berdasar pada sumber daya alam Natuna yang begitu melimpah dan juga iklim geopolitik Natuna di tengah tengah negara ASEAN yang menjadikan alasan utama dirinya mendukung pemekaran Natuna menjadi provinsi.

Kini, saat Ansar duduk menjadi orang nomor satu di Provinsi Kepri, akankan janji janji saat kampanye dahulu akan direalisasikan?

Masyarakat Natuna tentunya sangat ingin melihat respon positif Gubernur Kepri terpilih tersebut untuk menepati janji janji politiknya sebelum dirinya dilantik.

(Yan)

Baca berita lainnya di www.batamnews.co.id

Berita ini pertama kali terbit di