Pjs Gubernur Bahtiar: ASN yang Jadi Timses Sebaiknya Mundur

Konten Media Partner
20 Oktober 2020 9:16 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Penandatanganan netralitas ASN di Pilkada pada lingkungan Pemprov Kepri, Senin (19/10/2020). (Foto: Sutana/Batamnews)
zoom-in-whitePerbesar
Penandatanganan netralitas ASN di Pilkada pada lingkungan Pemprov Kepri, Senin (19/10/2020). (Foto: Sutana/Batamnews)
ADVERTISEMENT
Tanjungpinang - Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menegaskan ASN dan pejabat negara yang jadi timses calon di Pilkada 2020 silahkan mengundurkan diri. Pasalnya jika ketahuan bisa dipecat dengan tidak hormat.
ADVERTISEMENT
"Saya tegaskan, bagi ASN, pejabat dan juga pegawai yang gajinya bersumber dari APBD Kepri, tetapi jadi timses ajukan pengunduran diri saja. Saya tandatangani bersma Pak Sekda sekarang juga," kata Bahtiar saat apel rutin pagi yang di sejalankan dengan Ikrar Janji Netralitas ASN di lingkungan Pemprov Kepri, Senin (19/10/2020).
Bahtiar menambahkan, netralitas ASN pada pilkada bukan hanya berlaku bagi kalangan ASN semata, tetapi bagi pegawai non ASN yang bekerja di Pemprov Kepri wajib netral.
Pihaknya lanjut Bahtiar, tidak melarang bila ada pejabat dan ASN menjadi Timses paslon tertentu. Tetapi harus munudur jadi ASN dan pegawai. "Kalau mau jadi timses itu hak Bapak dan Ibu saya tak melarang. Tapi sebelumnya silahkan mengundurkan diri dari ASN," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Ditegaskan Dirjen Polpum Kemendagri ini, bahwa dirinya akan merespon dan bertindak tegas bilamana ada laporan dari pihak penyelenggara pemilu baik dari Bawaslu, masyarakat serta intansi lainnya bila ada ASN berpolitik.
Bila ketahuan dan ada laporan dari Bawaslu, tambah Bahtiar, ASN itu akan diberhentikan. Sebab PNS adalah abdi negara yang tugasnya melayani masyarakat, sedangkan urusan politik ASN dilarang.
Memang PNS lanjut Bahtiar, ASN memiliki hak politik, tapi hanya bisa disalurkan dibalik sura. Intinya bila orang ini makan dari uang negara, maka tidak boleh berpolitik.
"Ingat uang yang diterima tiap bulan berupa gaji, itu adalah uang rakyat bukan uang pribadi. Untuk itu ikrar dan janji netralitas ASN ini harus benar-benar dilaksanakan di Pemprov Kepri, sehingga pilkada akan berjalan aman dan damai serta sukses," harapnya.
ADVERTISEMENT
(sut)
Baca berita lainnya di www.batamnews.co.id