Suara Meninggi saat Ditanya Proyek Jembatan Babin, Begini Kata Gubernur Ansar

Gubernur Kepri Ansar Ahmad. (Foto: Sutana/batamnews)

Tanjungpinang, Batamnews - Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berang saat ditanya terkait kelanjutan rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang akan menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan.

Berangnya Ansar saat disinggung apakah masih optimis pembangunan Jembatan Babin bisa terlaksana di tahun 2022 mendatang, mengingat pemerintah pusat melalui APBN tahun 2021 ini masih dibayangi defisit dan juga dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi dunia.

"Saya optimis bisa dibangun. Karena, jembatan Babin masuk proyek sterategis nasional," kata Ansar Ahmad usai bertemu dengan pengurus LAM Provinsi Kepri, di Tanjungpinang, Jumat (16/4/2021).

Nada bicara Ansar mulai baik saat ditanya, terkait sumber penganggaran pembangunan jembatan Babin itu. Hal ini mengingat kondisi perekonomian semua negara sedang terpuruk dampak pandemi Covid-19.

"Ini kan penganggaran KPBU, yang sumbernya bisa dari pihak ketiga, bisa BUMN, bank-bank penyedia investasi dan juga dari sisi pemerintah mungkin anggaran bersumber dari luar," tutur Ansar.

Nada suara Ansar makin meninggi, saat ditanya lagi, apakah masih optimis pembangunan Jembatan Babin ini bisa terwujud?. Sebab, Kepri berbeda halnya dengan daerah Pulau Jawa atau Sumatera yang lebih banyak peluang dari sisi ekonominya, karena padatnya jumlah penduduk dan lainnya.

"Sangat optimis dibangun jembatan itu, jalan-jalan tol saja dibangun dimana-mana. Masa awak bicara hari ini, harusnya bicara prospek ke depan. Makanya, saya bilang jangan tanya soal itu," tegas Ansar.

"Itu kan untuk menunjang prospek ke depan untuk perkembangan wilayah. Sekarang saja LHR bisa 7000 per hari hitungan kita. Kalau semua dipikir hari ini, kita tak pernah maju-maju. Apa yang kita bangun mahal-mahal kan untuk ke depan," tegas mantan Bupati Bintan ini.

Ia menyebut, untuk pembebasan lahan saja membutuhkan anggaran sebesar Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar yang bersumber dari APBD Kepri.

Dijelaskan Ansar, untuk lahan, sudah MoU karena kewajiban daerah menyedikan anggaran pembebasan lahan dengan Kementerian PU.

"Kan kewajiban kita pembebasan lahan ada sebagain untuk survai kedalaman laut untuk pancang jembatan, sama anggaran dokumen lungkungan. Untuk dokumen lingkungan sudah dianggarkan dan sudah lelang," sebutnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepri hanya menganggarkan untuk pembebasan lahan guna mendukung pembangunan jembatan Batam-Bintan sebesar Rp 30 miliar di APBD 2021.

"Kita sudah anggarkan dana khusus untuk pembebasan lahan seluas 30 hektar dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar di APBD 2021," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruamg dan Pertanahan (PUPRP) Pemprov Kepri Abu Bakar usai rakoor pembahasan lanjutan pembanhunan Jembatan Babin di Dompak, Tanjungpinang.

(sut)

Baca berita lainnya di www.batamnews.co.id

Berita ini pertama kali terbit di