Tokoh Pembentuk Provinsi Kepri Sindir Pejabat yang Dukung Natuna-Anambas Pisah

Tokoh perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, Huzrin Hood. (Foto: Batamnews)

Tanjungpinang, Batamnews - Tokoh sentral perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Huzrin Hood menyangkan sikap pimpinan daerah di Kepri yang mendukung rencana pisahnya Natuna-Anambas dari Kepri.

"Saya sangat menyayangkan (dukungan) pimpinan daerah pada daerah lain di Kepri yang ingin bentuk provinsi sendiri," kata Huzrin saat memperingati hari Marwah Provinsi Kepri ke-19 yang digelar di Blue House, Dompak, Tanjungpinang, Sabtu (15/5/2021).

Baca juga: Wacana Provinsi Natuna-Anambas, Bupati Abdul Haris: Biar Pusat yang Mengkaji

Huzrin yang juga merupakan Ketua Umum Badan Penyelaras Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) menyebutkan, bahwa pembentukan Provinsi Kepri ini diperjuangkan oleh semua lapisan dan elemen masyarakat Kepri dengan tetesan air mata dan darah.

Bila ada teman-teman di Natuna yang ingin memisahkan diri dengan telah membuat gerakan atau saran untuk membentuk provinsi baru, harusnya diberi pemahaman agar tetap bersatu.

Dengan hal ini tegas Huzrin, pemimpin daerah memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan Provinsi Kepri saat ini, bukan justru mendukung dan menyetujui keinginan untuk berpisah tersebut

"Kita hilangkan semangat untuk memisahkan diri itu, harusnya berpikir bagaimana agar fokus mensejahterakan masyarakat. Saya juga telah datang ke Anambas, ternyata masyarakat di sana tidak menginginkan berpisah dengan Kepri," tutur Huzrin.

Baca juga: Hamid Rizal Optimis Provinsi Natuna-Anambas Segera Terwujud

Huzrin juga mengungkapkan, dua tahun lalu juga ada keinginan dari sekelompok orang yang ingin membentuk Provinsi Batam. Namun dengan adanya kesadaran dari masyarakat Batam pesisir yang memiliki perekonomian yang kuat tetap ingin bergabung dengan Provinsi Kepri, dan akhirnya keinginan itu dapat diredam.

"Harusnya pemimpin daerah juga seperti itu, tidak justru mendukung pemisahan diri, sebab pastinya akan timbul masalah baru. Pemimpin daerah fokus saja untuk mensejahterakan masyarakat Kepri," harapnya.

Sebelumnya mantan Gubernur Provinsi Kepri Isdianto membuka peluang bagi masyrakat Kabupaten Natuna untuk menjadikan Natuna sebagai Provinsi Khusus Natuna.

Hal tersebut disampikan Isdianto setelah dirinya turun dan melihat juga merasakan sendiri, bagaimana kondisi Kabupaten Natuna, terutama wilayah terluar seperti di Midai, Serasan dan pulau lainnya.

Baca juga: Dandim Dukung Natuna-Anambas Jadi Provinsi Khusus

"Saya mendorong Kabupaten Natuna ini menjadi Provinsi Khusus Natuna," kata Isdianto saat bertemu dengan masyarakat Natuna saat kunker ke Pulau Midai Natuna.

Begitu juga dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, yang juga mendukung keinginan masyarakat Natuna-Anambas yang ingin memisahkan diri dari provinsi induk Provinsi Kepri.

"Ya sejauh untuk kebaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana kita dukung keinginan masyarakat itu," kata Ansar.

Seperti diketahui wacana pemekaran Natuna dan Anambas menjadi provinsi khusus Kepulauan Natuna Anambas semakin memanas.

Baca juga: Natuna-Anambas Siapkan Proses Pisah dari Kepri, Ini Kata Gubernur Ansar

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dan Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar menyatakan dukungan penuh wacana pembentukan Provinsi khusus Kepulauan Natuna-Anambas.

Bahkan, Hamid Rizal sangat optimis jika tidak lama lagi Natuna dan Anambas akan menjadi sebuah provinsi khusus.

" Kita harus optimis, tak boleh ragu ragu. Saya itu sudah mencanangkan hal ini sejak tahun 2005," Terang Hamid Rizal.

Begitu juga dengan Bupati Kabupaten Kepualauan Anambas Abdul Haris akan mendukung keinginan masyarakat Anambas yang memiliki keinginan untuk pisah dari Provinsi Induk Provinsi Kepualauan Riau (Kepri) dan akan membentuk Provinsi Natina-Anambas.

Baca juga: Daeng Rusnadi: Jika Terbentuk, Natuna-Anambas Bisa Jadi Provinsi Terkaya di Indonesia

Abdul Haris juga mengatakan, dirinya juga akan mengakomodir masyarakat yang memiliki keinginan untuk tetap mau bergabung dengan Provinsi Kepri.

"Ya saya dukung, kalau masyarakat mau bentuk Provinsi sendiri. Kalau untuk kemajuan dan kebaikan masyarakat," kata Abdul Haris di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

(sut)

Baca berita lainnya di www.batamnews.co.id

Berita ini pertama kali terbit di