Koruptor Merajalela, Berantas Korupsi

Dokumen Pribadi

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan badan pemerintahan atau pejabat pemerintah adalah korupsi. Asal kata korupsi dari corruption atau corruptus yang artinya penyimpangan dari kesucian, tindakan tidak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Pejabat pemerintah harus mempunyai liability, responsibility, dan accountability agar terhindar dari korupsi.

Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Responsibility merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban. Accountability merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia, baik sifat internal dan eksternal.

Kerugian akibat adanya korupsi dapat luas dan sistematis. Seperti korupsi dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang berefek kehancuran ekonomi Indonesia. Sehingga masyarakat ikut menderita. Hukuman mati itu koruptor yang merugikan negara kelas berat, jangan hanya menangkap kelas-kelas teri. Megakoruptor BLBI patut dihukum pidana mati. Koruptor kelas teri saja belum ada yang dihukum mati, apalagi yang kelas berat dihukum mati.

Ilustrasi Korupsi. Foto: Indra Fauzi/kumparan

Butuh komitmen dari pemerintah untuk menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Selama ini aparat penegak hukum masih setengah hati dalam menangkap koruptor. Apa ada ketidakenakan, jangan-jangan koruptornya teman sendiri, koruptornya teman main golf, koruptornya teman koalisi politik, koruptornya pembuat undang-undang, dan lain-lain. Tegakkan keadilan seadil-adilnya bagi masyarakat.