Kemenkumham Jateng Janjikan Layanan Bebas Korupsi

(Plt) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Lucky Agung Binarto menandatangani pakta integritas di Kantor Imigrasi Solo

SOLO-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah menargetkan semua kantor layanannya menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada akhir Februari ini. Ombudsman RI juga siap melakukan pengawasan serta membuka posko pengaduan.

"Kami targetkan akhir bulan ini sudah bisa terwujud," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Lucky Agung Binarto saat ditemui di Solo, Kamis (18/01). Program Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani akan diterapkan di semua kantor pelayanan di bawah Kemenkumham Jateng.

Menurut Lucky, jajarannya telah membuat komitmen menjaga integritas dalam memberikan layanan kepada masyarakat sejak awal tahun kemarin. Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi itu menjadi tindak lanjut dari komitmen itu.

"Sehingga Maret ini kami sudah bisa langsung tancap gas melaksanakan apa yang sudah kami janjikan," kata dia.

Dia menyebut di beberapa unit kerja telah menunjukkan kinerja yang cukup bagus dalam penguatan integritas pegawai. Hal itu terjadi saat pengungkapan adanya penghuni Lapas Slawi, Tegal yang diduga menjadi pengendali peredaran narkoba pada Rabu kemarin. "Kami melakukan investigasi kepatuhan internal," katanya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida berjanji akan melakukan monitoring dan pengawasan di semua unit kerja yang ada di bawah Kemenkumham Jateng. Pihaknya juga siap menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat.

"Seperti misalnya di Lapas Semarang, kami telah membuat posko pengaduan," katanya. Rencananya Ombudsman juga akan membuka posko pengaduan di semua lapas maupun rumah tahanan yang ada di Jawa Tengah.

(Agung Santoso)