Pemkot Solo Mulai Tata Permukiman Kumuh di Kawasan Mojo

Konten Media Partner
11 Juni 2021 21:36 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Proyek penataan kawasan kumuh di Kota Solo, Jawa Tengah.
zoom-in-whitePerbesar
Proyek penataan kawasan kumuh di Kota Solo, Jawa Tengah.
ADVERTISEMENT
SOLO-Pemerintah Kota Solo memulai penataan kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Solo. Di tempat tersebut pemerintah akan membangun 569 rumah layak huni untuk warga pengguna Hak Pakai (HP) 001.
ADVERTISEMENT
"Kami akan mengerjakan tahap pertama dulu, sekitar 253 rumah," kata Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Jum'at (11/06/2021). Diharapkan pembangunan tahap pertama itu bisa selesai di 2022.
Menurut Gibran, pembangunan rumah di permukiman kumuh itu menggunakan konsep rumah yang dibangun dengan sistem RUSPIN (Rumah Unggul Sistem Panel Instan).
Setiap rumah memiliki luas tanah 39,5 meter persegi dan luas bangunan 32 meter persegi. Rumah itu memiliki beberapa ruang, diantaranya adalah kamar tidur, kamar mandi, dapur dan ruang tamu.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Solo, Taufan Basuki mengatakan pembangunan hunian itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Proses pembangunan juga melibatkan para pemilik rumah.
"Pembangunan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat," katanya. Mereka memberi pelatihan kepada penghuni untuk membangun dan merakit rumah instan itu. Dalam membangun rumah, warga juga tetap memperoleh upah dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
Keterlibatan pemilik rumah dalam pembangunan itu menurutnya sangat penting. "Mereka diharapkan tidak berperilaku kumuh lagi," katanya. Sebab, para penghuni ikut merasakan perjuangan dalam membangun rumah sehat dan layak huni.
Pembangunan 253 rumah di tahap pertama itu digelontor anggaran Rp 12 miliar dari pemerintah pusat. Sedangkan Pemkot Solo menyediakan anggaran pendamping sejumlah Rp 5,6 miliar untuk fasilitas umum, Rp 1,265 miliar untuk air bersih dan Rp 2,5 miliar untuk sanitasi.
(Fernando Fitusia)