News
·
12 Oktober 2020 21:41

Serikat Pekerja Temui Wali Kota Solo, Aspirasikan Terkait UU Cipta Kerja

Konten ini diproduksi oleh Bengawan News
Serikat Pekerja Temui Wali Kota Solo, Aspirasikan Terkait UU Cipta Kerja (67161)
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menerima audensi dari Perwakilan Serikat Pekerja atau Buruh Kota Surakarta di rumah dinas, Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Surakarta, Senin (12/10)
SOLO - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menerima audensi dari Perwakilan Serikat Pekerja atau Buruh Kota Surakarta di rumah dinas, Wali Kota Solo, Loji Gandrung, Surakarta, Senin (12/10). Wali Kota Solo mengatakan, Pemkot Surakarta akan menjembatani apa yang dikeluhkan para pekerja terkait UU Cipta Kerja ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI.
ADVERTISEMENT
Rudy sapaan akrabnya meminta para pekerja lewat perwakilan bisa menjaga Kota Solo tetap kondusif dan aman. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi UU Cipta Kerja khususnya Klaster Tenaga Kerja.
"Kami sangat mendukung apa yang dirasakan Panjenengan semua terkait UU Cipta Kerja ini. Namun marilah kita sampaikan dan dialogkan sesuai mekanisme yang ada dan lakukan dengan santun serta menjaga Kota Surakarta tetap adem ayem," ujar Rudy, Senin (12/10 ).
Dalam audiensinya, para perwakilan pekerja menyinggung soal untuk mengkaji ulang UMK. Hal itu lantaran adanya keberatan dari para pekerja, menanggapi hal itu Rudy akan menyampaikan aspirasi pekerja pada Gubernur Jawa Tengah.
"Permintaan perwakilan pekerja untuk mengkaji ulang UMK, nilai-nilai dasar kebutuhan pekerja dan ada semacam keberatan dan ini akan saya sampaikan pada Gubernur. Dan bahwa usulan pengawas ketenagakerjaan untuk diserahkan pada teman-teman pekerja yang punya kompetensi sebagai pengawas, kalau perlu ada seleksi dan tidak perlu ada PNS dan ini saya sangat setuju untuk pengawas ketenagakerjaan dari kalangan pekerja karena yang punya basic dan pengalaman jadi buruh pasti hasilnya bagus," papar Rudy.
ADVERTISEMENT
Ia mengaku akan menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat dan secara pribadi mengusulkan atas nama Pemerintah Kota Surakarta untuk menghitung nilai-nilai kebutuhan tenaga kerja tentang nilai-nilai dasar indikatornya yang bisa diubah.
Serikat Pekerja Temui Wali Kota Solo, Aspirasikan Terkait UU Cipta Kerja (67162)
Pemkot Surakarta akan menjembatani apa yang dikeluhkan para pekerja terkait Undang-Undang Cipta Kerja ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI
Karyawan atau pekerja yang memiliki gaji Rp 5 juta ke bawah mendapat jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan dan dapat dibahas lebih lanjut, sebagian menjadi beban pengusaha.
"Jaminan kesehatan dan kesejahteraan kalau dibayar perusahaan semua indikatornya UMR dan bukan gaji. Menurut saya tidak merugikan perusahaan, namun dengan catatan ada kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja, apabila semua sudah dilakukan tentunya komitmen adanya perusahaan karena ada tenaga kerja. Perusahaan tanpa tenaga kerja tidak akan menghasilkan, tenaga kerja tidak ada perusahan tidak akan bisa bekerja untuk mencari nafkah," paparnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, perwakilan pekerja Ketua KSPSI Surakarta, Wahyu Rahadi mengatakan, pihaknya mendukung adanya UU Cipta Kerja maksudnya baik namun dalam pembahasan tidak melibatkan perwakilan pekerja dan buruh. Bahkan pintu untuk mencari akses tidak terbuka.
"Kami sudah sepakat untuk menahan diri untuk tidak membuat aksi maupun penolakan di jalan karena ajuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Polresta Surakarta benar-benar kita tindaklanjuti. Kami berharap keinginan bersama Solo tetap teduh dan damai betul-betul kami tindaklanjuti. Meskipun hanya buruh, kami bisa memahami itu semua," jelas Wahyu.
Terkait dengan UU Cipta Kerja, Wahyu mengaku belum bisa mengases draft UU Cipta Kerja yang sesungguhnya. Disampaikannya, KSPSI menolak keberadaan UU Cipta kerja Omnimbus Law ini. Menurutnya banyak hal yang dirasakan memberatkan para pekerja. "Ada 3 draft yang berbeda, mau yang mana yang kita pakai," akunya.
ADVERTISEMENT
Disampaikannya, para pekerja/buruh di Kota Solo menyampaikan sikap untuk menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah, diharapkan persoalan UMK ada kebijakan dari pemerintah dan dengan kondisi ekonomi yang mengalami penurunan diharapkan para pemerintah dan pengusaha mampu menjaga nilai UMK tidak berkurang. (Tara Wahyu)