Sosialisasi P3DN di Solo, LKPP: Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Prioritas

Konten Media Partner
15 Februari 2022 18:42
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Sosialisasi P3DN di Solo, LKPP: Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Prioritas (10228)
zoom-in-whitePerbesar
Sosialisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di The Sunan Hotel, Solo, Selasa (15/01/2022). FOTO: Fernando Fitusia
ADVERTISEMENT
SOLO -Sepanjang 2021, belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri masih tergolong rendah. Serapannya tidak sampai 31 persen dari alokasi anggaran Rp 1.200 triliun.
ADVERTISEMENT
Penyebabnya, belum semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah peduli terhadap produk dalam negeri. Ditambah lagi, penegakkan hukum dan pengawasannya belum optimal.
"Maka mulai sekarang, belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri benar-benar jadi program prioritas. Diawasi dan diberi sanksi jika program ini tidak dilaksanakan. Karena program ini dampaknya dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7 persen dari anggaran Rp 1.200 triliun itu," ungkap Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta usai sosialisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di The Sunan Hotel, Solo, Selasa (15/01/2022).
Artinya, jika kebutuhan instansi pemerintah bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri, maka instansi itu dilarang impor.
Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Nila Kumalasari menyebut produk dalam negeri yang paling potensial untuk belanja pemerintah adalah kebutuhan konstruksi, alat kesehatan, elektronik, dan peralatan perkantoran.
ADVERTISEMENT
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
“Tidak usah termakan merk. Selama ini demand rendah karena masih termakan merk asing, jadi harus impor. Padahal belum tentu produk dalam negeri lebih buruk dari produk impor," jelasnya.
Nila pun mengimbau pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja sebesar-besarnya bagi belanja produk dalam negeri.
"Perintah Presiden, minimal Rp 400 triliun itu harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan UMKM. Makanya kami butuh dukungan semua pihak," imbuhnya.
Sementara itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, berkomitmen mendorong industri lokal agar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) meningkat. Menurutnya Kota Solo mempunyai beberapa industri unggulan, seperti pabrik buku dan masker.
"Kami dorong pengadaannya agar bisa memenuhi kebutuhan belanja pemerintah,” katanya.
(Fernando Fitusia)
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020