news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Wakil Sekretaris DPW PPP Jateng: Sistem COD untuk Pencoblosan pada Pilkada 2020

Konten Media Partner
16 September 2020 23:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kekhawatiran terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 ketika masa pandemi COVID-19 mendapat tanggapan Wakil Sekretaris DPW PPP Jateng. Ia berpendapat pelaksanaan tahapan Pilkada tetap berjalan seperti bisa, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan ide untuk tidak terpapar yakni dengan sistem COD atau petugas datang ke rumah pemilih
zoom-in-whitePerbesar
Kekhawatiran terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 ketika masa pandemi COVID-19 mendapat tanggapan Wakil Sekretaris DPW PPP Jateng. Ia berpendapat pelaksanaan tahapan Pilkada tetap berjalan seperti bisa, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan ide untuk tidak terpapar yakni dengan sistem COD atau petugas datang ke rumah pemilih
ADVERTISEMENT
SOLO - Kekhawatiran terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 ketika masa pandemi COVID-19 mendapat tanggapan Wakil Sekretaris DPW PPP Jateng, Arif Sahudi, dia berpendapat pelaksanaan tahapan Pilkada tetap berjalan seperti bisa, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Bahkan ide untuk tidak terpapar yakni dengan sistem COD atau petugas datang ke rumah pemilih.
ADVERTISEMENT
"Hanya saja nanti teknis pencoblosannya tidak seperti yang lazim dilakukan selama ini. Ya, harus beda pencoblosannya," terangnya, Rabu (16/09/20).
Arif menuturkan sistem coblosan/pencontrengan atau penyaluran Pilkada harus ada bentuk lain untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dia mengusulkan jika penyampaian hak politik pada hari H dilakukan dengan sistem COD atau petugas datang ke rumah pemilih. Ide tersebut jika Pilkada 2020 ini tetap berjalan sesuai rencana akan terlaksana pada 9 Desember mendatang.
"Pencoblosan dengan sistem COD ini dinilai sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Kami rasa langkah itu juga sebagai antisipasi penularan virus corona. Jangan sampai ada klaster baru saat coblosan langsung ke TPS," terangnya.
Dari Pintu ke Pintu
Metode pencoblosan ini juga menjadi ide Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP). Hanya saja sejak awal PWSPP mendesak Pilkada ditunda. Tahapan Pilkada berlangsung dan belum ada keputusan resmi dari pemerintah atau penyelenggara pemilu, maka PWSPP sepakat bila ada model tertentu.
ADVERTISEMENT
Alasannya saat pencoblosan sehingga tidak muncul klaster Pilkada/TPS. Ini semua menurut Arif dangan bisa dipahami. Lebih lanjut, Arif mengatakan, ide yang disampaikan tadi merupakan jalan tengah agar tidak mengundang banyak massa dan kerumunan yang bisa beresiko terjadinya penularan COVID-19.
"Pendaftaran kemarin saja massa yang datang juga sangat banyak. Padahal aturan dalam PSBB kan maksimal hanya lima orang yang berkumpul. Maka, satu-satunya solusi kalau tidak ingin ditunda ya petugas harus keliling atau door to door. Datang ke rumah pemilih dan bawa surat dan kotak suara. Sistemnya harus diubah," tambah Arif.
Perlu diketahui wilayah Kota Solo, KPU mencatatkan hasil 419.287 warga tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Solo 2020. Sebanyak 9.300 warga di antaranya merupakan pemilih pemula, sedangkan DPS tersebut diluncurkan KPU Solo melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kota Solo.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, dari jumlah DPS tersebut terdiri dari 203.465 laki-laki dan 215.822 perempuan. Kemudian jumlah TPS di Solo tercatat sebanyak 1.231 TPS tersebar di 5 kecamatan dan 54 desa dan kelurahan. (Agung Santoso)