Bisnis
·
22 Juli 2021 17:34
·
waktu baca 2 menit

Pemerintah Anggarkan Rp 8 T untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya

Konten ini diproduksi oleh Berita Bisnis
Pemerintah Anggarkan Rp 8 T untuk Bantuan Subsidi Upah, Ini Kriteria Penerimanya (49547)
searchPerbesar
Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan/kumparan.com
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) pada periode 2021.
ADVERTISEMENT
Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dalam siaran pers biro humas Kemenaker mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk BSU sebesar Rp 8 triliun dan jumlah calon penerima BSU diperkirakan mencapai 8.000.000 orang buruh atau pekerja.
“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Menaker Ida.
Besaran BSU yang akan diberikan kepada masing-masing buruh atau pekerja adalah senilai Rp 1.000.000 yang akan diberikan sekaligus melalui transfer bank.
Untuk kriteria buruh atau pekerja yang akan mendapat BSU periode 2021 adalah Warga Negara Indonesia (WNI), merupakan buruh atau pekerja penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
Kriteria selanjutnya adalah buruh atau pekerja yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000.
Kriteria pengukuran upah sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih lanjut, kriteria lainnya adalah buruh atau pekerja calon penerima BSU berada di zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) IV sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021.
Inmendagri tersebut mengatur tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Bagi buruh atau pekerja di wilayah PPKM yang memiliki upah minumum kabupaten atau kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, akan menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah.
ADVERTISEMENT
Kriteria terakhir adalah buruh atau pekerja yang bekerja pada sektor terdampak PPKM, seperti industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.
Sebagai informasi tambahan, nantinya BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah atau Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (Covid-19) dan PPKM Tahun 2021.
Pemerintah memberikan BSU dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19.
Ia berharap, BSU dapat meringankan beban perusahaan, sehingga buruh atau pekerja dapat terus berdialog dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi bersama di tengah pandemi.