Arti Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Ilustrasi Pancasila. Foto: Pixabay

Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Konsekuensinya, pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Yakni nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sebab pada dasarnya pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Mengutip situs Bappenas, dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Dalam hal ini, Pancasila merupakan landasan pembangunan yang ideal karena nilai-nilainya sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia.

Lantas apa maksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Simak penjelasannya berikut ini:

Arti Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Ilustrasi Pancasila. Foto: Shutterstock

Mengutip buku Modul Pelatihan Guru Mata Pelajaran PPKn SMA/SMK yang ditulis Mukiyat dkk (2016: 12), Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan.

Sementara itu, melansir bpkad.banjarkab.go.id, Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila Sebagai Paradigma dalam Berbagai Bidang Pembangunan

Ilustrasi Pancasila. Foto: Shutterstock

Pembangunan ditujukan untuk membentuk pemerintahan demokratis yang menjunjung kebebasan berpendapat serta melayani tuntutan rakyat secara adil, terbuka, jujur, dan akuntabel. Dalam hal ini Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan Ketuhanan.

Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Kemudian berdasarkan sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap budaya-budaya yang beragam di Nusantara.

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

(ERA)