Operasi Keselamatan 2024 Digelar, Ini Daftar Pelanggaran yang Jadi Sasaran

Ilustrasi Operasi Keselamatan 2024. Foto: ANTARA/Kumparan.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) tengah menggelar Operasi Keselamatan 2024. Kegiatan tersebut berlangsung selama dua minggu, dimulai dari 4-17 Maret 2024.

Operasi Keselamatan 2024 akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan penegakkan hukum berlalu lintas. Tujuannya, agar masyarakat lebih tertib saat berkendara sehingga menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Lantas, apa saja jenis pelanggaran yang menjadi sasaran Operasi Keselamatan 2024? Simak informasi lengkapnya dalam artikel berikut.

Daftar Pelanggaran yang Menjadi Sasaran Operasi Keselamatan 2024

Ilustrasi Operasi Keselamatan 2024. Foto: ANTARA/Kumparan.

Setidaknya ada 11 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi target Operasi Keselamatan 2024. Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Junaedi menekankan seluruh pelanggaran akan ditindak oleh petugas secara manual maupun elektronik.

Oleh karena itu, Eddy mengimbau agar masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas dengan membawa surat-surat kendaraan secara lengkap.

“Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat berkendara,” ujar Eddy seperti dikutip dari situs Divisi Humas Polri.

Dari 11 pelanggaran, terdapat 4 pelanggaran ringan dan 7 pelanggaran sedang hingga berat. Adapun yang termasuk pelanggaran ringan di antaranya:

Sementara yang termasuk pelanggaran sedang hingga berat mencakup:

Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Ilustrasi pelanggaran lalu lintas. Foto: Freestock Photo/Kumparan.

Ketentuan berkendara di jalan raya telah diatur dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya juga memuat sanksi bagi pengendara maupun pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas.

Sanksi yang dikenakan berbeda-beda tergantung pelanggaran yang dilakukan. Bentuknya bisa berupa sanksi administratif atau sanksi pidana.

Berdasarkan undang-undang tersebut, sanksi untuk pelanggaran ringan dapat berupa denda senilai Rp 250 ribu atau pidana kurungan satu bulan.

Untuk kasus pelanggaran sedang hingga berat, sanksinya dapat berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.

(GLW)