Sejarah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional 25 November

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

25 November tidak hanya diperingati sebagai Hari Guru, tetapi juga Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional. Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan akan berlangsung selama 16 hari, yaitu terhitung mulai Rabu (25/11) hingga 10 Desember 2020 mendatang.

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah menjadi agenda wajib yang dilakukan setiap tahun untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sendiri baru secara resmi menetapkan 25 November sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 17 Desember 1999.

Namun secara historis Hari Anti Kekerasan telah diperingati jauh sebelum itu. Bagaimana sejarahnya?

Sejarah Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional

Mirabal bersaudara. Foto: Casa Museo Hermanas Mirabal

Melansir dari HISTORY, tanggal 25 November bertepatan dengan hari terbunuhnya Mirabal bersaudara, yakni Patria, Minerva, dan Maria Teresa pada 1960.

Mereka adalah aktivis yang berani menentang kediktatoran penguasa Republik Dominika saat itu, yaitu Rafael Trujilo. Malangnya, mereka dibunuh oleh kaki tangan Trujilo karena dianggap merecoki kekuasaannya.

Tanggal 25 November kemudian dideklarasikan sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada 1981 saat Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama. Sejak saat itu, negara-negara Amerika Latin merayakan Hari Anti Kekerasan Terhadap Permpuan setiap 25 November. Negara-negara anggota PBB belum secara resmi mengakuinya sampai tahun 1999.

16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Kampanye ini telah disuarakan oleh Noeleen Heyzer, direktur United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) pada 1998. Ia mendorong pria dan wanita untuk berpartisipasi dalam 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender.

Kampanye ini dimulai pada 25 November hingga 10 Desember, bertepatan dengan peringatan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Dikutip dari laman resmi Komnas Perempuan, 16 hari juga memberikan waktu yang cukup guna membangun strategi pengorganisiran agenda bersama. Pasalnya, penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja sama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat, baik aktivis HAM perempuan, pemerintah, maupun masyarakat secara umum.

(ERA)