5 Keistimewaan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang Baru Dikeluarkan Jokowi

Seorang guru sedang mengajarkan muridnya. (Foto: http://kemdikbud.go.id/)

Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Peraturan baru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para pegawai honorer yang bekerja di badan pemerintahan.

Berikut 5 keistimewaan PP Nomor 49 tahun 2018 pada pegawai honorer.

1. Pegawai Honorer Berubah Status Menjadi PPPK

Ilustrasi Tes (Foto: Unsplash)

Pegawai honorer di lembaga pemerintahan akan diikutkan seleksi merit. Setelah lulus seleksi, pegawai honorer akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

2. Usia Pelamar Lebih Fleksibel

Ilustrasi pekerja (Foto: Unsplash)

Menurut PP nomor 49 tahun 2018 ini, pegawai honorer yang ingin menjadi ASN berstatus PPPK tidak dibatasi usia seperti pelamar CPNS. Kebijakan baru ini mengarahkan PPPK untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu. Batas usia pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun, dan tertinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut.

3. Membuka Peluang yang Lebih Luas

Ilustrasi pekerja honorer (Foto: pixabay)

Dengan tidak dibatasinya usia pelamar, PPPK diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari kalangan profesional yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

4. Memberikan Kepastian Kerja

Ilustrasi pekerja (Foto: Unsplash)

Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian kerja kepada para pegawai honorer. PPPK akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas.

5. Mendapat Hak dan Fasilitas Setara PNS

Aparatur Sipil Negara (Foto: setkab.go.id)

Menurut Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS. Bedanya PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti para PNS.