Dana Desa dan CSR Bisa Dimaksimalkan untuk Pembangunan Infrastruktur Sanitasi

Foto bersama usai pembukaan Coaching Clinic (CC) 6 Implementasi SSK Program PPSP untuk Kabupaten Barito Selatan dan Sukamara. (Ist)

PALANGKA RAYA - Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan program pembangunan sanitasi yang terintegrasi dari Pusat hingga ke daerah, dimana melibatkan seluruh pihak dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah di seluruh tingkatan pemerintahan.

Program PPSP ini dilakukan secara bertahap, yang melibatkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dimaksudkan untuk pengarusutamaan pembangunan sanitasi agar pembangunan dan layanan sanitasi dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Dalam rangka menindaklanjuti program tersebut, hari ini digelar Coaching Clinic (CC) 6 Implementasi SSK Program PPSP untuk Kabupaten Barito Selatan dan Sukamara, di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Jumat 24 Juni 2022.

Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM), Suhaemi menyampaikan bahwa Coaching Clinic 6 ini merupakan bagian dari kegiatan Milestone 4 implementasi SSK yang dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Selatan dan Sukamara, sebagai tindak lanjut dari kegiatan milestone 1,2,3 implementasi SSK yang telah dilaksanakan tahun 2021 dengan pendampingan dari pusat.

"Saat ini tahapan kegiatan pendampingan implementasi SSK yang dilakukan pada 2 kabupaten tersebut adalah menyusun program kegiatan dan pendanaan indikatif jangka menengah pembangunan bidang sanitasi dan penyehatan lingkungan, melaksanakan kegiatan layanan sanitasi skala terbatas, dan saat ini sedang melakukan kegiatan skala penuh serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan," ujar Suhaemi.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Dr. H. Kaspinor, SE., M.Si. yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanna Endang S, ST., MT menyampaikan kegiatan Coaching Clinic ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya.

"Kemarin kita juga ada Coaching Clinic yakni untuk Murung Raya dan Barito Timur. Kedua Kabupaten itu mengadakan CC ke 1, mereka pendampingan implementasi SSK dari pusat mulai tahun ini. Sementara hari ini, Barito Selatan dan Sukamara melaksanakan CC ke 6, dimana pendampingan implementasi SSK dari pusat sudah dari tahun 2021 lalu," ujar Yohanna.

Coaching ini menjadi sarana evaluasi dari Pokja pusat maupun provinsi mengenai kebijakan sanitasi di Barito Selatan dan Sukamara yang sudah berjalan dari 2021. Yohanna menyebut bahwa materi CC kali ini sudah bagus, hanya tinggal penajaman kembali di beberapa sektor.

"Materi CC ke 6 yang disusun dari Barito Selatan dan Sukamara sudah bagus dan jelas benang merahnya. Namun yang ditampilkan masih banyak terkait sektor teknis (infrastruktur). Sementara untuk sektor non teknis perlu dilakukan penggalian lagi dan agar maksimal dalam pengurangan gap akses sanitasi yang ada saat ini," jelas Yohanna.

Sama dengan saat CC Murung Raya dan Bartim, Yohanna kembali mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Pemerintah Kabupaten dapat berkolaborasi dengan sumber pendanaan yang lain.

"Program kegiatan terkait dengan sanitasi dan penyehatan lingkungan yang ada dalam dokumen SSK harus dimasukkan ke dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD), lalu diimplementasikan dalam penganggaran. Dimana nanti pendanaannya tercermin dalam APBD di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu diharapkan bisa berkolaborasi dengan sumber pendanaan yang lain, seperti APBN, DAK, Dana Desa maupun swasta/masyarakat/CSR," jelas Yohanna.

Turut hadir dalam CC ke 6 ini Kepala Bappeda Barsel, Jaya Wardana AP, SE, M.Ec. Dev dan  Kepala Bappeda Sukamara, Sunardi, S.Si, M.Sc, M.Eng. Dihadiri juga oleh masing-masing perangkat daerah terkait. (And)