BPBD Blora Mulai Inventarisir Daerah Kekeringan Saat Kemarau

Ilustrasi: BPBD Kabupaten Blora, saat lakukan droping air bersih di wilayah Kabupaten Blora pada 2019 lalu

Blora – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten Blora, mulai menginventarisir daerah atau desa-desa yang menjadi langganan kekeringan atau alami krisis air bersih saat musim kemarau.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Blora, Hadi Praseno, kepada awak media ini, Selasa (07/07/2020). Menurutnya, saat ini pihaknya telah mengirimkan surat kepada camat agar para camat segera meminta kepada pemerintah desa di wilayahnya yang mengalami kekeringan, untuk melaporkan kepada kecamatan dan dilanjutkna ke BPBD, agar nantinya dapat dilakukan droping air bersih.

“Saat ini baru ada satu kecamatan yang permohonannya masuk di BPBD, yaitu Kecamatan Japah. Untuk lainnya masih menunggu,” ucap Kepala BPBD Blora, Hadi Praseno. Selasa (07/07/2020)

Ilustrasi: BPBD Kabupaten Blora, saat lakukan droping air bersih di wilayah Kabupaten Blora pada 2019 lalu

Hadi menjelaskan sebenarnya dia memiliki gagasan untuk penyaluran air bersih kepada warga terdampak agar tidak harus antre, caranya warga membeli atau menyiapkan tangki air untuk tandon air dari torren yangmampu menampung air hingga 25 ribu liter atau lebih.

“Kita tinggal droping cepat. Bisa dari BPBD, Relawan dan lainnya. Pembelian tanki pakai dana desa juga bisa. Satu tanki kisaran 8 hingga 10 juta rupiah, untuk kapasitas 5.000 liter,” tuturnya.

Menurutnya langkah itu merupakan cara yang lebih efektif, murah dan awet. Apabila musim kemarau lewat bisa disimpan dan digunakan lagi tahun berikutnya.

“Kita memang punya potensi cekungan air tanah, tapi biayanya mahal. Terus membangun tower air dari semen juga biaya tinggi,” ucapnya.

Hadi Praseno menjelaskan bahwa musim kemarau di wilayah Kabupaten Blora diperkiran sampai Oktober 2020 dan puncaknya pada Agustus 2020 mendatang.

“Bencana di Blora itu rutin. Ada kemarau, Tanah Longsor, Angin Kencang dan Banjir. Tidak ada yang lain,” tutur Hadi Praseno.

Untuk diketahui, berdasarkan data BPBD Blora, tahun 2019 lalu setidaknya ada 145 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Blora terdampak kekeringan. Dari 16 kecamatan di Kabupaten Blora, hanya 2 kecamatan yang tidak terdampak kekeringan atau mengalami krisis air bersih, yaitu Kecamatan Todanan dan Kradenan, karena memiliki sumber air yang cukup dekat. (teg/imm)

Reporter: Priyo SPd

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo

Artikel ini telah terbit di: https://beritabojonegoro.com