Dirut PT ADS Milik Pemkab Bojonegoro Masih Kosong

Kantor PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), di jalan Diponegoro 38 - Bojonegoro (Foto: beritabojonegoro.com)

Oleh Muliyanto Bojonegoro - Sudah beberapa bulan ini, jabatan Direktur Utama PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, kosong. Sejumlah pihak mendorong Pemkab Bojonegoro untuk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), guna menentukan Dirut PT ADS yang baru. PT ADS adalah BUMD yang mengelola penyertaan modal atau participating interest (PI) Blok Cepu. Kekosongan dirut perusahaan plat merah itu sudah berlangsung sejak 31 Oktober 2018. Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri menyampaikan memang selama hampir tiga bulan direktur ADS ini kosong, pembentukan direktur ini adalah kewenangan Pemkab Bojonegoro, sehingga pemkab harus segera melakukan RUPS untuk menentukan direktur ADS. "Penetapan direktur ADS yang baru diharapkan mampu dan memahami tentang proyek migas, jangan sampai menentukan direktur ADS baru tidak memahami industri migas," tutur Lasuri, Selasa (29/01/2019), kepada beritabojonegoro.com. Lasuri menambahkan, kemungkinan Pemkab Bojonegoro saat ini masih hati hati dalam menentukan RUPS terkait PT Asri Dharma Sejahtera (ADS), apalagi mengisi kekosongan Direktur ADS. “Pasalnya ada Direktur BUMD lainya yang juga masih kosong.” tuturnya mengimbuhkan. Sementara itu Menurut Direktur Bojonegoro Institute (BI), Awe Saiful Huda, bahwa menurutnya PT ADS mempunyai posisi yang strategis karena BUMD yang mendapat mandat menjadi pengelola Participating Interest (PI) sehingga Bojonegoro mendapatkan dana bagi hasil migas. “ADS ini menjadi salah satu dari KKKS sehingga ADS ini mempunyai informasi tentang industri migas, harusnya menjadi ujung informasi terkait Industri migas ke pemkab. Namun selama ini ADS tidak memberikan akses seperti seperti pengelaloaan PI dan dokumen recovery.” tutur Awe. Awe Saiful Huda menambahkan dengan adanya ADS itu seharusnya bisa memberikan akses data untuk Pemkab Bojonegoro. Selain itu, ketika Blok Cepu ada perektrutan tenaga kerja, harusnya ADS ini mempunyai informasi lebih awal, agar Pemkab Bojonegoro bisa menjembatani masyarakat untuk bekerja di Blok Cepu. "ADS ini posisinya sangat strategis, sehingga informasi dalam industri migas harus lebih utama," ujar Awe Saiful Huda. (mol/imm)