Aksi Massa Bentrok dengan Polisi di Mojokerto, Ini Hanya Simulasi

Mojokerto (beritajatim.com) - Aksi bentrok terjadi antara massa dan petugas kepolisian di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Rabu (19/9/2018). Aksi massa dipicu karena ketidakpuasan massa terkait hasil penetapan KPU Kabupaten Mojokerto.

Akibatnya, massa yang anarkis bentrok dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) tersebut. Petugas kepolisian terpaksa menyemprot water canon ke arah massa yang semakin anarkis.

Aksi massa tersebut merupakan simulasi yang dilakukan anggota Polres Mojokerto di halaman Mapolres Mojokerto. Simulasi dilakukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Semeru 2018 yang melibatkan sebanyak 530 personil Polres Mojokerto.

Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, simulasi tersebut serentak gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata Semeru 2018 dengan melibatkan 530 personil Polri yang terhitung mulai tanggal 20 September 2018 hingga 21 Oktober 2019.

"Total 397 hari. Di Kabupaten Mojokerto melibatkan 530 personil dan 2.480 kotak suara, satu personil akan mengamankan empat sampai lima TPS dengan tingkat kerawanan TPS masing-masing. Tujuan simulasi ini untuk memberikan pembekalan bagi seluruh anggota," ungkapnya.

Yakni bagaimana menghadapi situasi jika terjadi di lapangan mulai pengamalan hingga penetapan. Di wilayah hukum Polres Mojokerto, lanjut Kapolres, dibagi empat rayon yang di back up masing-masing kekuatan personil kompi Dalmas yang setiap saat bisa digeser ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Tujuannya membantu personil di TPS masing-masing dan juga kita konsolidasi rekan-rekan TNI. Untuk tingkat kerawanan, kita tidak katakan rawan tapi memerlukan perhatian khusus. TPS yang memerlukan perhatian khusus sudah kami maping dan akan ada penebalan khusus yakni 1 pleton," jelasnya.

Namun untuk sementara, lanjut Kapolres, pihaknya belum memetakan berapa jumlah TPS yang akan dilakukan penebalan personil. Pasalnya, pihaknya masih mempertajam informasi karena dinasmis perkembangannya karena juga ada pelaksaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

"Yang paling kuta tekankan karena ada beberapa pertemuan terbatas, rapat kecil yang diperkenakan termasuk pemasangan APK. Pelaksaan kegiatan ini sering tidak memberitahukan sehingga kami undang seluruh pasangan timses untuk memberitahukan. Sehingga nanti akan kita berikan pendampingan," tuturnya.

Kapolres menambahkan, sehingga ada kemungkinan terjadi pelanggaran karena tidak diizinkan dalam peraturan KPU. Karena di tahun 2018, kampanye sifatnya tertutup. Sementara kampanye terbuka akan digelar pada 2019 mendatang sehingga setiap TPS akan diploting personil TNI/Polri.[tin/kun]