Bupati Faida: Pembahasan APBD Jember Tercepat di Jatim

Jember (beritajatim.com) - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 berhasil diselesaikan pada akhir Oktober 2018. Ini lebih baik dibandingkan APBD 2018 yang baru disahkan pada April lalu.

Penandatanganan bersama APBD 2019 dengan DPRD Jember dilakukan di gedung parlemen pada Senin (30/10/2018). "Saya kira ini yang tercepat di Jawa Timur, mungkin yang tercepat di Indonesia. Saya senang Tim Anggaran dan Badan Anggaran pada sadar semua," kata Bupati Faida.

Faida melihat memang sudah saatnya pembahasan APBD berjalan cepat dan diselesaikan tepat waktu. "Biasanya terlambat sampai bikin huru-hara. Apa sih hasilnya kalau dipanjang-panjangin, diributin? Rakyat yang dirugikan," katanya.

"Allah yang membukakan hati semua pihak, karena sejatinya yang harus dikedepankan rakyat, bukan bupati. Kalau ada yang tertunda, yang paling rugi bukan bupati. Yang paling rugi adalah rakyat," kata Faida.

APBD 2019 akan lebih berkonsentrasi ke arah terwujudnya Jember yang mandiri dengan fokus pada ekonomi dan pariwisata. Faida meminta agar organisasi perangkat daerah agar bisa mengimbangi cepatnya penyelesaian pembahasan dan pengesahan APBD 2019. "Semangatnya sama. Realisasinya di awal-awal bulan (tahun anggaran 2019) seharusnya sudah siap," katanya.

Supardi, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember, bersyukur pembahasan APBD 2019 selesai. ""Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pembahasan APBD 2019 mengalami kemajuan luar biasa. Yang luar biasa adalah pembahasan selesai sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah," katanya.

Lukman Winarno, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan, esensi anggaran adalah hak rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Kami berharap bupati tidak ragu-ragu lagi mengeksekusi anggaran yang telah ditetapkan. Kami sudah mengingatkan bahwa pelaksanaan program 2019 harus dirancang dengan baik dan terukur," katanya.

Tahun 2019 adalah tahun yang sibuk. Selain ada pemilu presiden dan legislatif serentak, di Jember ada ratusan pemilihan kepala desa yang juga digelar dalam waktu bersamaan. "Semua itu akan menyita pikiran dan energi pemangku kepentingan dan masyarakat Jember," kata Lukman.

Lukman menegaskan, semua itu akan membutuhkan kesiapan ekstra, terutama dalam memantapkan sumber daya manusia dan komunikasi dengan forum pimpinan daerah. "Stabilitas adalah kunci pelaksanaan pembangunan," katanya.

Fraksi Hanura Demokrat meminta agar penyerapan APBD 2019 dilakukan secara seimbang, proporsional, dan kontinyu. "Tidak lambat di awal periode, namun cepat di akhir tahun anggaran, karena pola seperti ini adalah cerminan bahwa proses penyusunan dan penyerapan anggaran belum efektif, efisien, dan proporsional," kata Masrur, juru bicara fraksi tersebut. [wir/kun]