Dukung KPU Kota Mojokerto, Mahasiswa dan Masyarakat Tolak People Power

Mojokerto (beritajatim.com) – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Mojokerto Cinta Indonesia melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto, Jumat (10/5/2019). Aksi yang dilakukan untuk menolak gerakan people power sempat membuat arus lalu-lintas tersendat.

Puluhan mahasiswa melakukan long march dari ruko Royal menuju kantor penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Dijaga ketat aparat dari Polres Mojokerto Kota, para mahasiswa membawa spanduk dan banner bertulisan dukungan terhadap KPU Kota Mojokerto.

Banner ukuran besar dengan tulisan ‘Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Mojokerto Cinta Indonesia Tolak Gerakan people power’ dibentangkan. Sementara sejumlah spanduk kecil diantaranya bertulisan, ‘People power Mengacaukan NKRI, Kami Dukung KPU, Kawal Proses Rekapitulasi KPU’.

Ketua Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto, Laudry Fathurahman mengatakan, tujuan aksi tersebut untuk mendukung KPU dalam Pemilu 2019 ini karena adanya pihak-pihak yang tidak suka atau ingin mendelegasi KPU.

“People power sendiri penggerahan massa secara masif, besar-besaran. Jika dilakukan ke arah yang lebih besar, maka bawasannya ada unsur-unsur makar di dalam people power itu sendiri yang diatur dalam UU dan kosentusi. Untuk pemilu sendiri sudah sesuai dengan aturan dan PKPU yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya.

Masih kata Laudry, untuk kesalahan input dinilai wajar karena adanya human eror di dalam input itu sendiri. Sementara terkait banyaknya petugas Pemilu 2019 yang meninggal, lanjut Laudry, karena sakit yang disebabkan dari kelelahan yang berlebihan.

“Hal tersebut harus dilakukan evaluasi setelah tugas dari KPU selesai. Kita menolak people power karena people power, sudah jelas merupakan penggerakan massa masif dan makar. Makar pelemahan unsur negara di Indonesia, ketika makar itu berlaku maka kudeta menjadi muara dari kudeta dan makar tersebut,” katanya.

Menurutnya, solusinya adalah tetap menjalankan Demokrasi dan pemilu jurdil sebagai Demokrasi di Indonesia. Bukan sebagai pengerahan massa besar-besaran seperti yang terjadi di negara yang bergejolak saat ini. Seperti Suriah, Persia, Yaman, Sudan dan lainnya.

Sementara itu, Ketua dan Komisioner KPU Kota Mojokerto berkesempatan menemui para mahasiswa yang menggelar aksi damai. Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin Sholihin mengucapkan terima kasih atas dukungan para mahasiswa yang telah memberi dukungan kepada KPU.

“Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kota/Kabupaten dan seluruh jajaran sudah bekerja dengan maksimal serta sesuai dengan aturan. Di Kota Mojokerto dalam proses pemilu terdapat 2 petugas yang meninggal yaitu linmas di Surodinawan dan petugas KPPS Balongsari,” ujarnya.

Hal tersebut, tegas Amin, menjadi bukti bahwa aparat dan masyarakat siap untuk berkorban demi bangsa dan negara. Amin mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mendukung KPU dan menolak adanya segala bentuk upaya untuk menggagalkan proses pemilu 2019

“Mahasiswa harus berada sebagai garda terdepan dalam proses demokrasi, demokratisasi dan Pemilu yang ada di Indonesia,” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa melakukan penandatangan petisi dukungan kepada penyelenggara pemilu yang ditandatangani oleh massa aksi dan Ketua dan Komisioner KPU Kota Mojokerto. Di akhir aksi, banner, spanduk dan petisi dukungan di pagar kantor KPU Kota Mojokerto.

Makar sendiri diserukan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais, yakni akan ada upaya memobilisasi massa layaknya people power bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kecurangan pada Pemilu 2019. Ucapan tersebut dilontarkan saat menggelar Aksi 313 di kompleks Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019). [tin/but]