Gubernur Khofifah Imbau Masyarakat Jatim Tak Berangkat ke Jakarta

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau kepada masyarakat Jawa Timur untuk tidak berangkat ke Jakarta sehubungan akan diumumkannya hasil perhitungan resmi atau Real Count oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 22 Mei.

“Saya mohon kepada masyarakat Jawa Timur untuk ikut menjaga prestasi yang telah ditorehkan oleh penyelenggara Pileg dan Pilpres 2019 hingga berjalan dengan sukses, aman dan damai,” kata Gubernur Khofifah di sela-sela acara Silaturrahim dan Penyerahan Santunan kepada Keluarga KPPS yang meninggal dunia dalam Pemilu 2019 dan Berbuka Puasa Bersama Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (20/5/2019) malam.

“Apabila ada catatan-catatan yang harus diselesaikan secara hukum bisa diselesaikan di MK (Mahkamah Konstitusi). Semua bisa menyampaikan di MK,” imbuhnya.

Khofifah juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat Jatim yang telah menjaga dinamika dan partisipasi politik, seiring dengan rasa aman dan kondusif di wilayahnya.

Apalagi, proses Pilpres dan Pileg 2019 telah melalui proses yang sangat panjang. Mulai dari pendataan pemilih, distribusi prasarana pemilu, pelaksanaan pencoblosan hingga penghitungan suara.

Dengan panjangnya proses tersebut sehingga banyak petugas yang meninggal dunia. Untuk itu, atas nama Pemprov Jawa Timur, Gubernur Khofifah menyampaikan duka cita yang mendalam. “Hingga saat ini petugas yang meninggal dunia di Jawa Timur mencapai 135 orang,” ujarnya.

Sebagai bentuk rasa dukacita, Pemprov Jatim berkeputusan memberikan santunan dan penghargaan kepada ahli waris. “Mereka telah bekerja keras dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 hingga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan apresiasi,” pungkasnya.

Acara silaturrahim dan penyerahan santunan serta buka puasa bersama Gubernur Jawa Timur selain dihadiri Kepala OPD Pemprov Jatim, 30 bupati/walikota se-Jatim, juga komisioner KPU dan Bawaslu Jatim, KPU kabupaten/kota, serta para ahli waris. Termasuk 150 guru yang mengajar di SMA yang terletak di sekitar gedung Negara Grahadi Surabaya. [tok/suf]