Jokowi Gratiskan Suramadu, Timses Jatim: Ini Soal Ekonomi, Bukan Politik

Surabaya (beritajatim.com)--Presiden Jokowi telah meresmikan status baru jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menjadi jalan nontol biasa. Sehingga, kini melintas ke jalan tersebut tak lagi berbayar alias gratis.

Kebijakan Jokowi itu direspon antusias oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim untuk pemenangan Jokowi di Pilpres 2019.

Meski kebijakan itu sempat dikaitkan dengan upaya politis menjelang Pilpres 2019, Ketua TKD Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin menyatakan, hal tersebut murni kebijakan untuk lebih mengakselerasi perkembangan Pulau Madura.

"Ini bukan soal politik. Ini untuk mengakselerasi ekonomi Madura, untuk memenuhi rasa keadilan seperti disampaikan Pak Jokowi kemarin. Ini tak lain wujud cinta Pak Jokowi kepada masyarakat Madura," ujar Machfud di Surabaya, Minggu (28/10/2018).

Machfud memaparkan, memang di tahun politik seperti saat ini, kebijakan Jokowi sebagai presiden akan selalu dimaknai secara politis. Namun, yang perlu diingat, kebijakan penggratisan jembatan Suramadu, bukanlah sesuatu yang tiba-tiba.

Sebelumnya, Jokowi menggratiskan kendaraan roda dua yang melintas pada 2015, kemudian memangkas tarif tol Suramadu hingga 50 persen pada 2016.

"Nah, sekarang Pak Jokowi menggratiskan total, biar mobilitas orang dan barang semakin lancar. Salah satu instrumen menggerakkan ekonomi daerah adalah aksestabilitas. Orang akan semakin banyak masuk Madura, menggerakkan usaha rakyat, kuliner, wisata, dan beragam investasi untuk membuka lapangan kerja," papar mantan Kapolda Jatim ini.

Selama ini, lanjut Machfud, negara melalui BUMN memang menerima pendapatan dari tarif tol Suramadu. Namun, hal itu tak seberapa jika dibandingkan dengan dampak ekonomi bagi warga ketika tol digratiskan.

"Jadi, pola pembangunan Pak Jokowi ini kan tidak melulu direct income yang diterima negara seperti tarif tol, tapi juga indirect income, yaitu perputaran ekonomi untuk kesejahteraan warga," jelas Machfud.

Machfud meyakinkan publik bahwa kebijakan penggratisan Suramadu itu bakal menjadi variabel penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga Madura.

"Saat ini, rata-rata pendapatan per kapita warga Madura Rp 20 juta per orang per tahun, masih di bawah rata-rata Jatim yang mencapai Rp 50 juta per orang per tahun. Ke depan, dengan dukungan kebijakan dari Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, kesejahteraan warga Madura Insya Allah terus meningkat," pungkas Machfud. [tok/air]