Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Bangun Fondasi Ekonomi Baru

Surabaya (beritajatim.com) - Presiden RI Jokowi mengatakan pemerintah telah bekerja keras untuk memperbaiki fondasi ekonomi nasional. Hal itu mengingat keadaan ekonomi global yang juga turut berubah.

Pada bulan-bulan awal pemerintahan Jokowi harga-harga komoditas anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, semuanya turun karena memang ekonomi dunia yang juga dalam posisi menurun.

"Empat tahun lalu, di bulan awal pemerintahan kami, harga komoditas anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, karena ekonomi dunia menurun," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan, selama empat tahun pemerintah telah membangun fondasi-fondasi ekonomi baru. Pemerintah ingin bangsa ini hijrah dari yang konsumtif ke produktif, bangsa yang efisien dan bangsa yang kompetitif, karena tanpa ini sangat berat bagi negara untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain.

"Memang kadang-kadang apa yang kita kerjakan hasilnya tidak instan. Hasilnya tidak langsung kita nikmati. Itulah pil yang kadang-kadang pahit, kadang-kadang sakit. Tapi kita harus memilih itu agar kita bisa menjadi bangsa yang sehat produktif yang kompetitif dan yang efisien," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Perjalanan selama empat tahun berlangsung, pemeritah telah memperbaiki struktur fiskal, dari yang konsumtif ke produktif. Misalnya, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang persentasenya 82 persen justru dinikmati oleh kalangan atas, pada 2014 dipangkas dan dialihkan untuk kegiatan produktif membangun infrastruktur-infrastruktur, membangun jalan, pelabuhan, bandara dan jalan-jalan tol.

Untuk pembangkit tenaga listrik, orientasi pemerintah memang tidak Jawa sentris. Tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi Indonesia sentris, karena pemerintah ingin membangun Indonesia. Untuk sebuah keadaan sosial memunculkan sentra sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Pemerintah juga telah memangkas regulasi yang berbelit-belit meski sampai saat ini masih belum cukup. Presiden memberikan contoh izin untuk urusan pembangkit tenaga listrik, dari 258 izin dipangkas menjadi 58.

Namun, menurut presiden, ini belum cukup. Ia menilai 58 izin masih terlalu banyak. Di sisi lain, menyadari perubahan tersebut bukan hal yang instan, perlu tahapan besar. Seperti, menurunkan ketimpangan dan kemiskinan. Hasilnya, bisa dilihat dalam empat tahun ini Gini Rasio telah turun dari 0.41 menjadi 0.38.

Begitu juga dengan kemiskinan turun dari 11,2 persen menjadi 1 digit atau 9,8 persen dalam empat tahun. "Ini memang tidak bisa langsung melompat karena dulu proses Gini Rasio ini semakin membesar juga proses jangka panjang. Menurunkan juga membutuhkan proses protes dan juga memerlukan waktu," ulas Jokowi.

Pemerintah juga telah memiliki Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar juga Dana Desa yang telah digelontorkan sampai sekarang, empat tahun ini sudah pada angka Rp 187 triliun.

Pemberdayaan ekonomi kecil juga dilakukan pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya 22-23 persen, ditambah dengan subsidi bunganya menjadi 7 persen, yang bisa dinikmati oleh usaha mikro, usaha kecil sehingga mereka tidak terbebani oleh bunga yang tinggi.

Bank wakaf mikro juga didirikan pemerintah di pondok-pondok pesantren. "Memang belum banyak, baru kurang lebih 30-an bank wakaf mikro ini. Tetapi paling tidak, pemerintah telah memulai bahwa ekonomi ummat juga perlu diperhatikan. Inilah yang telah kita lakukan," terangnya.

Adapun pembangunan fondasi baru ekonomi ini juga akan dilakukan di tahun depan untuk membangun sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena Indonesia memiliki kekuatan 260 juta penduduk. "Ini adalah kekuatan, ini adalah potensi," pungkas mantan Walikota Solo ini. [tok/suf]