Langkah Pertama, Prabowo Harus Belajar pada Pilgub Jatim

Prabowo Subianto, dalam hampir semua survei, tetap dinilai sebagai penantang paling potensial bagi Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang. Nama Prabowo masih jauh mengungguli sosok-sosok populer lain. Semisal Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Amien Rais, Jusuf Kalla (JK), maupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Contohnya berdasarkan survei Media Survei Nasional (Median) yang dilakukan pada 24 Maret-6 April 2018. Elektabilitas Jokowi memimpin dengan 36,2 persen. Prabowo membuntuti dengan elektabilitas sebesar 20,4 persen. Dengan angka terpaut jauh, kedua tokoh itu disusul oleh Gatot Nurmantyo, JK, Anies Baswedan, dan AHY.

Namun sebenarnya, langkah konkret pertama Prabowo menuju Pilpres 2019 bukanlah hasil survei. Tapi, dukungan dari partai politik. Dan untuk itu, Prabowo harus belajar pada Pilgub Jatim 2018.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Jokowi berhak maju di Pilpres 2019.

UUD 1945 Pasal 7 tersebut dikonkretkan melalui UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU yang menyatakan bahwa bakal capres dan bakal cawapres yang ingin maju di Pilpres 2019 harus memenuhi syarat dukungan 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional.

Sejauh ini, Jokowi telah mengantongi dukungan dari 5 partai dengan 52,21 persen suara sah nasional. Terdiri dari PDI Perjuangan (18,95%), Golkar (14,75%), PPP (6,53%), NasDem (6,72%), Hanura (5,26%).

Sedangkan Prabowo?

Satu-satunya partai yang secara total mendukung adalah Partai Gerindra. Sedangkan PKS dan Partai Demokrat bersedia mendukung tetapi dengan mengajukan persyaratan. Padahal, Gerindra (dengan modal 11,81 persen suara sah atau 13 kursi di DPR) mutlak butuh koalisi.

Itulah sebabnya, Prabowo atau Gerindra harus belajar pada Pilgub Jatim 2018 kemarin. Mengapa?

Gerindra mendapat nasib kurang bagus di Pilgub Jatim 2018. Sampai detik-detik pendaftaran bakal calon, Gerindra gagal membangun koalisi. Pada akhirnya, Gerindra terpaksa bergabung dengan koalisi lain yang telah lebih dulu terbangun.

Ketika itu, satu bulan menjelang pendaftaran, tepatnya tanggal 10 Desember 2017, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto secara terbuka memberikan surat tugas kepada La Nyalla Mattalitti untuk memastikan dukungan dari partai lain. Gerindra menjamin bakal mengusung La Nyalla dalam Pilgub Jatim 2018 jika yang bersangkutan berhasil membangun koalisi. Gerindra memberikan batas waktu 10 hari. Jika sampai batas waktu 20 Desember 2017 tidak berhasil membangun koalisi, surat tugas otomatis tidak berlaku.

La Nyalla menyanggupi. Tapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, La Nyalla ternyata gagal membangun koalisi. Otomatis surat tugas dari Prabowo menjadi hangus.

Sisa waktu 20 hari menjelang pendaftaran, Gerindra tetap saja gagal meyakinkan partai-partai lain untuk berkoalisi memajukan bakal calon. Padahal ketika itu, jika saja PAN bersedia, dengan cukup 1 partai itu saja, Gerindra sudah bisa mengajukan bakal calon. Toh, komunikasi dengan PAN berjalan alot. Alot lalu buntu. PAN dan Gerindra akhirnya memilih berpisah dan bergabung dengan koalisi yang berbeda.

Alotnya komunikasi Gerindra sebenarnya terbaca jauh-jauh hari sebelumnya. Lima bulan menjelang pendaftaran bakal calon Pilgub Jatim, Gerindra secara terbuka menyatakan telah berkomunikasi secara intens dengan 4 partai lain. Terdiri dari PAN, PKS, Demokrat, dan PPP. Kelima partai itu berusaha memunculkan calon kuat yang bakal bertarung melawan dua kandidat yang telah lebih dulu beredar, yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang didukung PKB – PDI Perjuangan dan Khofifah Indar Parawansa yang didukung Golkar, NasDem, Hanura.

Hanya saja, entah mengapa, kata sepakat tidak juga sanggup diperoleh. Satu per satu partai pun mengundurkan diri. PKS ikut gerbong koalisi PKB - PDI Perjuangan. Demokrat dan PPP bergabung dengan koalisi Golkar, NasDem, Hanura.

Hingga masa pendaftaran kiat dekat, tinggal tersisa dua partai yang belum memunculkan calon. Keduanya adalah Gerindra dan PAN. Toh komunikasi dua partai ini menemui jalan buntu. Mereka pun berpisah arah. Gerindra ikut gerbong Gus Ipul dan PAN memilih gabung pada gerbong Khofifah.

Situasi Pilgub Jatim 2018 mirip dengan kondisi saat ini menjelang Pilpres 2019. Situasi yang membutuhkan Prabowo untuk segera mengambil putusan strategis. Agar bisa cepat membangun koalisi dan selanjutnya merencanakan strategi pemenangan. Jangan sampai Gerindra gagal lagi seperti di Pilgub Jatim.

Untuk itu, simak saja beberapa fakta ini:

Fakta pertama, Prabowo tidak bisa hanya mengandalkan Partai Gerindra. Itu karena Gerindra hanya memiliki modal 11,81 persen suara sah nasional atau 13 kursi di DPR. Gerindra harus berkoalisi untuk bisa memenuhi syarat mengajukan bakal calon presiden, yakni 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi di DPR.

Fakta kedua, Jokowi telah mengantongi dukungan dari 5 partai dengan 52,21 persen suara sah nasional. Terdiri dari PDI Perjuangan (18,95%), Golkar (14,75%), PPP (6,53%), NasDem (6,72%), Hanura (5,26%). Artinya, posisi sangat aman untuk bisa mendapatkan satu tempat di pertarungan Pilpres 2019.

Fakta ketiga, selain Gerindra, ada empat partai yang sampai sekarang belum menentukan sikap terkait dukungan ke bakal calon presiden. PKB yang memiliki 9,04 persen suara sah nasional dan 8,4 kursi DPR. PKS yang memiliki 6,79 persen dan 7,1 persen. Demokrat yang bermodal 10,19 persen dan 10,9 persen. PAN yang bermodal 7,59 persen dan 8,6 persen. Itu artinya, Gerindra hanya butuh satu partai lagi untuk bisa mengusung Prabowo.

Belajar dari Pilgub Jatim, dukungan 1 partai tidak semudah membalikan tangan untuk mendapatkannya. Gerindra harus mampu meyakinkan bahwa Prabowo memiliki peluang besar untuk mampu memenangi Pilpres 2019. Tanpa keyakinan tersebut, dukungan bakal sulit didapat. Sebab, partai kerap kali bersikap pragmatis. Mereka memilih bergabung dengan koalisi yang peluang menangnya sangat besar. Tujuannya agar penyusunan dan perjuangan merencanakan strategi pemenangan lebih mudah.

Fakta keempat, Gerindra sudah membangun komunikasi dengan PKB, PKS, Demokrat, dan PAN. tetapi sampai saat sekarang, kata sepakat belum juga tercapai. Kesulitan kesepakatan dimungkinkan karena masing-masing partai mengusulkan calon yang berbeda (kader partai). PKB membawa nama Ketum Muhaimin Iskandar, PKS mengutamakan Presiden Sohibul Iman, Demokrat mendorongkan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), PAN mewacanakan tokoh senior Amien Rais dan Ketum Zulkifli Hasan.

Belajar dari Pilgub Jatim, komunikasi yang berlarat-larat dengan beberapa partai cenderung kontra produktif. Ketika itu, Gerindra terpaksa bergabung dengan koalisi lain sebab gagal membangun koalisi sendiri. Padahal komunikasi sudah dibangun sejak lama. Artinya, perbedaan pandangan tentang tokoh yang menjadi calon pendamping Prabowo di Pilpres 2019 musti segera diputuskan.

Fakta kelima, waktunya tidak lama. Tinggal satu bulan plus satu minggu. Pendaftaran pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan 17 Agustus 2018. Baik Gerindra maupun Prabowo harus benar-benar memaksimalkan waktu yang mepet. Sebab jika semakin mepet lagi, pilihan kian terbatas. Belajar dari Pilgub Jatim, ketika waktu tinggal 1 bulan, partai yang belum menentukan sikap tinggal PAN.

Fakta keenam, ada kemungkinan poros koalisi baru. Wacana saat ini, arah koalisi terdiri dari dua poros. Jokowi yang didukung lima partai (PDI Perjuangan, PPP, Golkar, NasDem, Hanura) dan Prabowo yang masih didukung Gerindra semata. Bisa saja tiba-tiba muncul poros koalisi Demokrat-PAN , atau Demokrat-PKS, atau Demokrat-PKB. Atau bahkan poros koalisi PAN-PKS-PKB.

Ini politik, segala hal sangat mungkin terjadi. Gerindra wajib membaca segala kemungkinan. Termasuk pula bila ada partai pendukung Jokowi yang berbelok arah di tikungan terakhir.

Yang pasti, Prabowo telah satu langkah lebih maju dibandingkan tokoh-tokoh lain untuk bertarung dengan Jokowi. Bila partai-partai lain memposisikan kadernya untuk berebut posisi cawapres, Prabowo didukung Gerindra untuk posisi Capres.

Modal lain dari Prabowo yang tidak bisa dipandang sebelah mata adalah elektabilitas. Hingga saat sekarang, hampir seluruh lembaga survei merilis, Prabowo paling berpeluang mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019.

Namun sekali lagi, Prabowo tidak bisa sendirian. Prabowo bersama Gerindra-nya butuh berkoalisi. Dan waktunya sudah mepet. Prabowo atau Gerindra tentu tidak ingin mengulang kegagalan berkoalisi di Pilgub Jatim. Keputusan harus segera digedok. [but]