Lupakan Pilpres, Pro Jokowi dan Prabowo Demo Bareng di Pendapa Jember

Jember (beritajatim.com)--Pemilihan Presiden (Pilpres) membelah sikap warga, terutama di media sosial. Namun di Kabupaten Jember, Jawa timur, pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto bergabung jadi satu berunjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (12/11/2018) siang.

Jumlah pendemo memang hanya sepuluh orang. Namun sebagian besar adalah pegiat politik dan aktivis. Demo dipimpin Kustiono Musri, salah orang dekat KH Saiful Rijal, yang ikut membesarkan Partai Nasional Demokrat pada masa awal di Jember.

Ada pula Rasi Wibowo, pegiat Rumah Djoeang Prabowo-Sandi; Jumadi, calon legislator Partai Hanura; dan Ribut Supriyadi, salah satu aktivis organisasi nonpemerintah yang mendukung Jokowi.

Mereka memiliki agenda yang sama, yakni memprotes pungli pengurusan administrasi kependudukan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Jember, dan mendukung operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan polisi.

Para demonstran menuntut bertemu dengan Bupati Faida dan meminta pertanggungjawaban. Rasi Wibowo mengatakan, pungli KTP menjadi isu bersama masyarakat. "Masyarakat Jember lebih dewasa menyikapi pemilihan presiden maupun pemilu. Tidak ada soal perbedaan pilihan. Untuk konteks ini bersatu, untuk kebaikan bersama masyarakat Jember," katanya.

"Kami berjalan pada jalur demokrasi yang ada. Untuk kepentingan bersama, kami bersama pula. Kami melihat di lapangan, masyarakat tersiksa oleh kebijakan pengurusan KTP, hingga mereka harus antre sejak jam dua pagi," tambah Ribut Supriyadi.

Para demonstran mempertanyakan tercatatnya perekaman KTP elektronik atas nama Bupati Faida hingga empat kali di server Dispendukcapil.

Fakta ini terungkap saat Komisi A DPRD Jember melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dispendukcapil. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Jember Yoni Restian saat itu mengatakan, cetak KTP elektronik langsung tersambung dengan pemerintah pusat.

"Bukan berarti KTP (terdata) tercetak empat kali lalu dicetak gelontoran empat kali begitu. Bisa saja dalam sistem, nuwun sewu, komputer juga ada error-nya," katanya.

Namun, Kustiono Musri tak percaya begitu saja. "Undang-Undang (Administrasi Kependudukan) berlaku untuk siapa saja, bukan hanya untuk rakyat," katanya.

Aksi yang dimulai pukul 11.00 WIB siang ini hanya berjalan setengah jam. Saat para pengunjuk rasa diberi tahu jika Bupati Faida tidak di Pendapa Wahyawibawagraha, mereka memilih bergeser untuk berunjuk rasa di depan kantor Dispendukcapil di Jalan Jawa. [wir/air]