Persegres Terancam Tak Bisa Gelar Laga Home

Gresik (beritajatim.com) - Persegres Gresik terancam tak bisa menggelar laga home di kompetisi Liga 3 Pra Nasional. Hal ini dikarenakan manajemen PT Persegres Jaka Samudra (PJS), dianggap tidak bisa mengelolah klub sepak bola serta kerap kali mangkir dipanggil DPRD Gresik terkait dengan panggilan dengar pendapat (hearing).

“Kami meminta kepada ketua, wakil ketua serta anggota dewan Komisi IV DPRD Gresik, tidak mengizinkan Persegres menggelar laga home itu tuntutan Ultrasmania,” ujar pentolan supporter Ulttasmania H.Mulyadi saat hearing dengan Komisi IV DPRD Gresik, Rabu (9/10/2019).

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Ketua Dewan Ahmad Nurhamim langsung memerintahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) selaku pengelolah Stadion Gelora Joko Samudro (Gejos) agar segera menindaklanjuti soal tuntutan Ultrasmania. “Saya minta rekomendasi ini segera dilaksanakan oleh pihak Dispora Gresik,” ujarnya.

Ultrasmania juga mengancam akan mencari tahu, jika sampai ada pertandingan laga home Persegres bakal memboikot pertandingan tersebut baik itu di Stadion Gejos maupun Stadion Tri Dharma Petrokimia Gresik. “Kami akan kejar kemanapun, dan juga meminta aparat kepolisian tidak memberi izin kepada Persegres saat menggelar laga home,” papar Junaidi Sekjen Ultrasmania.

Hearing Komisi IV DPRD Gresik yang juga dihadiri Ketua Dewan Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan kedua Wakil Ketua dr Asluchul Alief serta Ahmad Nurhamin sempat panas. Pasalnya, dari daftar hadir yang diundang baik itu dari Askab PSSI Gresik, KONI, dan Dispora serta Ultrasmania. Tidak nampak manajemen dari PT PJS. Bahkan, Ketua Dewan Fandi Akhmad Yani berang terhadap manajemem PT PJS yang diundang resmi via surat namun tidak hadir. “Kenapa manajemen PT PJS tidak hadir lagi dan sudah dua kali mengindahkan undangan hearing dewan,” ungkapnya.

Karena manajemen PT PJS tidak hadir, akhirnya hearing diskors selama dua jam. Namun, setelah ada komunikasi hari ini manajemen PT PJS menyerahkan pengelolahan ke Ultrasmania yang dimediasi oleh DPRD Gresik. [dny/kun]