Polisi Geledah Ruangan Kerja, Bibir PNS Dispenduk Jember Komat-Kamit, Tangan Gemetaran

Jember (beritajatim.com) - Ada kejadian lucu saat aparat kepolisian menggeledah empat ruang kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (2/11/2018) malam.

Penggeledahan terhadap ruang kerja Kepala Dinas, ruang kerja bagian keuangan, dan dua ruang administrasi ini dipimpin Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember Ajun Komisari Erik Pradana. Ia meminta kepada pegawai Dispenduk untuk menunjukkan sejumlah yang dibutuhkan polisi.

Suasana tegang saat polisi melakukan penggeledahan. Salah seorang pegawai perempuan Dispendukcapil berjalan mondar-mandir dengan mulut komat-kamit seperti orang membaca doa atau mantera selama proses itu berlangsung. Kebetulan ruang kerjanya belum digeledah.

Melihat itu, Erik mencoba menurunkan tensi dengan melemparkan canda. "Ibu ini komat-kamit berdoa. Memangnya saya setan ya," kata pria asal Madura ini, tersenyum. Orang-orang tertawa. Ketegangan pun sedikit meleleh.

Polisi menyita tiga unit Notebook Asus, satu printer Epson, hard disk CCTV, dan sejumlah dokumen. "Sementara ini belum ada tambahan barang bukti uang," kata Erik. Setelah penggeledahan selesai dilakukan, segel terhadap empat ruangan tersebut akan dibuka.

Pungli di tubuh Dispendukcapil sejak lama menjadi atensi kepolisian. "Ini berangkat dari keluhan warga masyarakat yang sejak awal 2018 harus mengantre sejak subuh di kantor Dispendukcapil Jember maupun Roxy Mall untuk mendapatkan KTP. Masyarakat menginformasikan, untuk mendapatkan KTP perlu waktu berbulan-bulan. Tapi jika ingin mendapatkan KTP dengan proses waktu hanya satu hari, bisa lewat jalur belakang dengan menggunakan biaya," kata Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo..

Kusworo memerintahkan anak buahnya melakukan penyelidikan. Polisi kemudian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Dispendukcapil Jember. Dua orang ditetapkan menjadi tersangka, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Sri Wahyuniati dan Abdul Kadar, aktivis Relawan Noeb (No Eks Birokrasi), sebuah kelompok relawan yang menolak birokrat menjadi bupati saat Pemilihan Kepala Daerah Jember 2015. Wahyuniati ditahan di sel Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur. Sementara Kadar dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A.

Dari penyelidikan, sementara terungkap bahwa aksi pungli tersebut sudah berjalan sejak Maret 2018. Jika warga ingin adminduk lekas kelar, ada biaya tambahan tak resmi: Rp 100 ribu untuk pengurusan KTP elektronik, Rp 100 ribu untuk pengurusan kartu keluarga (KK), Rp 100 ribu untuk akta kelahiran, dan Rp 25 ribu untuk pengurusan Kartu Identitas Anak. "Rata-rata per hari (tersangka percaloan) mendapat Rp 1,5 juta hingga Rp 9 juta. Rata-rata satu minggu bisa memperoleh Rp 30-35 juta," kata Kusworo. [wirted]