Rektor UTM Lontarkan Ide Forum Investasi Madura

Bangkalan (beritajatim.com) - Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menggagas pembentukan Forum Investasi Madura (FIM) sebagai respon atas kebijakan pemerintah menggratiskan bea Jembatan Suramadu.

Hal itu disampaikan Rektor UTM Dr Drs EC Muh Syarif Msi saat membuka Kuliah Umum yang digelar Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Wila Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Gedung Tektorat UTM, Selasa (6/11/2018).

"Kami tengah menjajaki komunikasi untuk mewujudkan pembenukan Forum Investasi Madura. Semoga Bapak Presiden berkenan hadir," ungkap Muh Syarif.

Ia meminta para pemangku kebijakan di Jatim, Madura, dan para stakeholder tidak lagi terbuai dengan ueforia berkepajangan atas penggratisan Jembatan Suramadu oleh Presiden Joko Widodo.

"Karena sejak keberadaan Suramadu, belum ada dampak signifikan bagi Madura," harapnya.

Syarif menjelaskan, terdapat anggaran untuk pengembangan infrastruktur senilai sekitar Rp 420 triliun di tahun 2019.

"Dari anggaran itu, kami berharap bisa memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di KKJSM (Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura)," jelasnya.

Seperti diketahui, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Kabupaten Bangkalan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 bersama Malang dan Surabaya.

Pemerintah akan mengembangkan KKJSM di atas lahan seluas 600 hektare di Kecamatan Labang. KKJSM diproyeksikan sebagai pintu gerbang dan kawasan pusat pertumbuhan Pulau Madura.

Di dalamnya akan dikembangkan kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitaa umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

KKJSM nantinya akan dihubungkan dengan tol sepanjang 15,3 Km dari pintu masuk akses Suramadu menuju Pelabuhan Tanjung Bulupandan di pesisir Kecamatan Klampis.

Pelabuhan Tanjung Bulupandan diproyeksikan sebagai kota pelabuhan yang menjadi poros dan simpul pertumbuhan ekonomi. Pelabuhan ini nantinya menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa.

Di sekitar pelabuhan akan didukung Kawasan Khusus Madura (KKM) seluas 600 hektare. Meliputi kawasan industri dan pergudangan seluas 320 hektare, pariwisata seluas 21 hektare, Central Business District (CBD) seluas 52,6 hektare, dan pemukiman seluas 115,4 hektare, dan fasilitaa umum (rest area) seluas 67,7 hektare.

Syarif memaparkan, pengembangan infrastruktur di KKJSM dan akses berupa jalan tol menuju Pelabuhan Bulupandan ditaksir membutuhkan anggaran sekitar Rp 55 triliun.

"Kami akan menyampaikan ke Presiden agar Madura memperoleh sebagian dari anggaran (Rp 420 triliun) itu. Sebagai upaya percepatan dalam pembangunan Madura," paparnya.

Menurutnya, pembangunan Madura lebih tepatnya menggunakan konsep pengembangan kawasan daripada pembagunan dengan konsep Gerbang Kertasusila.

"Hal ini perlu dievaluasi. Kami tengah mengawal surat permohonan penetapan Madura sebagai kawasan strategis," ujarnya.

Sebelum pembentukan FIM, UTM terlebih dahulu akan mempertemukan empat bupati se Madura, para tokoh Madura dan para stakeholder pada 27 Nopember 2018.

"Dalam pertemuan itu, diharapkan akan tercapai satu komitmen untuk percepatan pembangunan Madura," pusngkasnya.

Kuliah Umum bertemakan 'Tantangan dan Sosialisasi Sistem Informasi dan Teknologi di Industri Hulu Migas' itu menggandeng tiga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Seperti Husky-CNOOC Madura Limited, Ophir Energy, dan Petronas.

Husky-CNOOC diwakili ICT Professional and InfoSec Enthusiast Ir Abu Hanifah, MM. Ophir Energy diwakili IT Supervisor Indonesia and Malaysia Dian Buana Setyo Putro, ST.

Sedangkan pihak Petronas diwakili Manager IT Finance and IT Department Petronas Carigali Indonesia Operstions Rikianto Budianto S Kom, MBA. [rea/but]