Pemerintah Diminta Perhatikan 736.000 Guru Honorer yang Tak Dapat THR

Jakarta (beritajatim.com) - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR tahun 2018 kepada PNS, TNI/polri, pensiunan, dan penerima tunjangan telah ditandatangani Presiden. Namun, terdapat 736.000 tenaga guru honorer menurut data Kemendikbud bukanlah yang termasuk penerima tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah memperhatikan nasib 736.000 guru honorer di seluruh Indonesia, terlebih tak ada alokasi THR bagi mereka pada lebaran tahun ini.

"Di saat Peraturan Pemerintah tentang THR keluar, ingatlah tidak ada THR bagi ratusan ribu guru honorer di luar sana," ujar Fikri Faqih, Jumat (25/5).

Menurutnya, masih banyak honorer guru yang masih digaji hanya Rp 200-300 ribu. Meski sebagian lainnya yang sudah sertifikasi mendapat upah lebih baik yakni sebesar Rp 1,5 juta.

"Selayaknya sudah menjadi perhatian pemerintah RI mengenai nasib guru honorer. Ada yang sudah mengabdi puluhan tahun membantu program pencerdasan bangsa, tapi THR pun enggak ada," kata politisi asal PKS itu.

Padahal guru honorer, terutama di daerah-daerah, kerap dianggap sebagai ujung tombak pendidikan. Hal itu dikarenakan banyak sekolah kekurangan guru berstatus PNS. Apalagi Waki Presiden Jusuf Kalla pernah menyebut bahwa setiap tahunnya terdapat 5.000 guru PNS pensiun.

Sementara di sisi lain, pemerintah malah melakukan moratorium pengangkatan PNS baru. Pemerintah memang berencana membuka lowongan CPNS untuk 100.000 guru, namun belum diketahui apakah lowongan tersebut diperuntukkan bagi guru honorer ataupun yang baru lulus pendidikan tinggi.

"Guru honorer mempunyai kemampuan yang baik dalam proses belajar-mengajar ditambah pengalaman puluhan tahun, harusnya masuk dalam kriteria penilaian," kata Fikri Faqih. (hen/ted)