Media, Budaya, dan Peran Profesional Birokrasi

Foto: pexels.com

Ditulis oleh: Diyan Nur Rakhmah (Associate writer pada birokratmenulis.org)

---

Sering kita mendengar sebuah pernyataan bernada curiga tentang media menggiring opini publik. Tidak jarang pula kita menyaksikan adanya perubahan budaya dalam masyarakat, semisal budaya konsumerisme, budaya populer anak muda, sampai pada perubahan budaya di dalam organisasi.

Keduanya, media dan budaya, ternyata memiliki keterkaitan yang cukup dekat dan dapat dibilang memiliki relasi saling ketergantungan. Budaya memerlukan media dalam upaya pembentukan ataupun perubahannya. Begitu juga, media membutuhkan budaya untuk menjaga eksistensinya.

Tulisan ini mencoba mengurai keterkaitan keduanya, terutama tentang media sebagai instrumen yang cukup vital dalam upaya pembentukan budaya. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman agar kita menjadi lebih waspada sekaligus bijaksana terhadap keberadaan media dan pembentukan budaya, yang keduanya sama-sama dapat dibentuk (dikonstruksi) oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu.

Begitu juga di ranah birokrasi, budaya, dibantu oleh media, dapat saja berubah seiring dengan berbagai pembelajaran insan profesional birokrasi, ataupun adanya desakan kepentingan dari pihak tertentu.

Media Sebagai Instrumen Propaganda

Noam Chomsky, seorang filsuf Amerika yang terkenal sebagai ahli bahasa, dalam bukunya “Politik Kuasa Media”, menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan di media sesungguhnya merupakan rekonstruksi tertulis atas realitas yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, penggambaran yang disampaikan sangat bergantung pada bagaimana pihak-pihak dalam media tersebut melakukan tugasnya mengemas informasi.

Chomsky membedah bagaimana rekayasa opini ditumbuhkan dan disebarkan oleh media, sebagai instrumen propaganda pemerintah atau kepentingan lain yang berkuasa, mampu membentuk persepsi dan perilaku publik.

Tak jarang penguasa, bisa berupa pemerintah, politisi, ataupun pihak-pihak yang menguasai berbagai macam sumber daya, memiliki tujuan yang berseberangan dengan keinginan publik/rakyat serta menjadikan media sebagai kendaraan yang digunakan untuk terus melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.

Budaya Lahir dari Propaganda dan Intervensi

Tod Jones, seorang peneliti di bidang human geography, melalui bukunya “Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia”, mengamati bagaimana budaya terlahir dari sebuah propaganda, intervensi, hingga identik sebagai faktor ekonomi yang dinilai menguntungkan sekelompok pihak. Pada saat tertentu, budaya mampu bertransformasi menjadi bentukan baru yang membawa banyak pesan mewakili zaman di mana budaya tersebut terbilang dan berkembang.

Budaya yang dimaksud oleh Jones adalah pemahaman budaya dalam ranah kajian budaya (culture studies), yang lebih didefinisikan secara politis, bukan estetis. Objek kajiannya bukanlah budaya dalam pengertian sempit, yaitu obyek adiluhung estetis, juga bukan dalam pengertian sebuah perkembangan estetik, intelektual, dan spiritual.

John Storey, salah satu tokoh culture studies, menyebutkan bahwa budaya dipahami sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari, sebagai ranah konflik dan pergumulan. Budaya bukanlah entitas yang netral dari nilai-nilai (values free), karena di dalamnya terdapat banyak unsur pembentuk dan kepentingan, oleh karenanya menyebabkan sifat budaya menjadi dinamis dan adaptif.

Melalui pengertian tersebut, maka sudah semestinya jika kita tidak meletakkan budaya pada ruang hampa, bebas dari unsur lain yang hidup di sekelilingnya. Tidak ada budaya yang statis karena berasal dari proses belajar di lingkungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Contoh Transformasi Budaya di Amerika Serikat Melalui Propaganda Media

Jika Jones dalam bukunya menggambarkan tentang bagaimana perlakuan pemerintah atas keberadaan kebudayaan sebagai sebuah entitas masyarakat yang berkembang dinamis pada beberapa rezim pemerintahan, maka pendapat Chomsky setali tiga uang melalui penggambaran Amerika yang mengalami banyak transformasi pada konteks kehidupan bangsanya.

Chomsky membuka paparan awal di bukunya dengan sebuah penggambaran tentang bagaimana pemerintah Woodrow Wilson mengubah perspektif warga Amerika, yang ketika itu memisahkan diri untuk tidak ikut terlibat dalam badai Perang Dunia I, tiba-tiba menjadi bangsa yang agresif terhadap peperangan.

Hal tersebut tidak terlepas dari adanya komisi resmi propaganda pemerintah yang disebut dengan Creel Commission. Komisi tersebut, sesuai namanya, bertugas menyebarkan fanatisme kepada warga Amerika untuk meyakini bahwa Jerman--yang saat itu menjadi salah satu negara besar dalam Perang Dunia--adalah ancaman bagi Amerika.

Dengan memanfaatkan berbagai media, propaganda yang dibidik Creel Commission dinilai berhasil, ketika bangsa Amerika akhirnya membulatkan suara bahwa mereka harus terlibat dalam perang untuk menyelamatkan dunia.

Contoh Politisasi Kebudayaan di Indonesia Melalui Media

Masih menggunakan analisis Chomsky dan Jones, di Indonesia, keberadaan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) di era orde lama sesungguhnya serupa dengan Creel Commission di era Wilson. Di era demokrasi terpimpin, Lekra menjadi alat politik yang sarat dengan semangat perjuangan untuk melawan segala bentuk penindasan melalui jalan kebudayaan.

Lekra dilahirkan atas ruh kepentingan pengembangan kebudayaan nasional yang bersifat kerakyatan dalam rangka perjuangan pembebasan bangsa melawan segala bentuk penjajahan.

Dalam berbagai konflik yang terjadi, Lekra divisualisasikan di media oleh sekelompok politisi saat itu sebagai tunggangan partai kiri yang kemudian dieuforiakan dan bertahan hingga melintas batas orde pemerintahan, yaitu orde baru.

Di masa orde baru, bahasan tentang Lekra menjadi topik tabu untuk diperbincangkan akibat adanya kecurigaan atas ancaman kebangkitan ideologi terlarang dan berbahaya.

Dari apa pun perdebatan tentangnya, Lekra sesungguhnya merupakan bentukan politisasi budaya dalam sebuah negara dengan bantuan media. Adanya kebijakan kebudayaan pun tidak lantas menyelamatkan kebudayaan dari konteks “politisasi” budaya itu sendiri.

Di era orde baru, budaya juga dijadikan komoditas potensial untuk menyampaikan propaganda dalam perspektif penguasa yang hanya memahami budaya sebagai objek yang dapat dieksploitasi dan menghasilkan materi. Layaknya komponen ekonomi, budaya adalah komoditas yang selalu laris dijual serta menjanjikan untuk ditekuni.

Intervensi Media dan Konstruksi Budaya di Lingkungan Birokrasi

Media di mata Chomsky layaknya budaya dalam kacamata Jones. Keduanya berpotensi dimanfaatkan dan dimodifikasi menjadi alat intervensi. Baik media maupun budaya, keduanya memberikan pengaruh penting pada masyarakat dan lingkungannya, termasuk di lingkungan birokrasi.

Dari berbagai uraian di atas, penting kiranya bagi insan profesional birokrasi untuk memahami keterkaitan media dan budaya serta bagaimana keduanya mampu dipolitisasi dan diintervensi.

Pemahaman tersebut penting agar budaya dalam birokrasi mampu semakin bergeser ke arah nilai-nilai yang semestinya, yaitu nilai-nilai yang mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu yang justru berpotensi menjauhkan dari keberpihakan kepada masyarakat.

Saat ini, dengan adanya media sosial, budaya mengungkapkan informasi telah menyebar ke segala arah, bukan lagi terpusat pada sebuah divisi dalam sebuah organisasi, misalnya hubungan masyarakat (humas).

Masing-masing orang, termasuk para profesional birokrasi memiliki kemampuan untuk menentukan informasi apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Kehadiran media sosial telah membentuk budaya membagikan informasi menjadi lebih cair dan menyebar. Budaya keterbukaan informasi inilah yang kemudian rawan untuk diintervensi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu atas diri profesional birokrasi.

Beberapa intervensi itu pun telah terjadi, misalnya adanya keharusan sikap netral Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, ataupun pelarangan ujaran kebencian ASN di media sosial. Namun demikian, sepanjang intervensi tersebut masih pada batas wajar dan tidak mengkhianati keberpihakan kepada masyarakat, kita sebagai profesional birokrasi dapat saja menerimanya.

Begitupun halnya dengan budaya di birokrasi, dengan memanfaatkan media, para penentu kebijakan birokrasi dapat menciptakan berbagai mitos yang bertujuan untuk menundukkan kemampuan profesional birokrasi agar bersedia mengikuti apa yang menjadi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Mitos dalam birokrasi yang disebarkan melalui media sebagai kekuatan untuk menciptakan budaya sebagian telah terjadi. Beberapa media menginformasikan bahwa kinerja birokrat tergantung pada tingkat kehadirannya. Semakin birokrat tidak tunduk pada mesin kehadiran, semakin dianggap birokrat tidak berkinerja. Budaya yang ingin diciptakan lagi-lagi adalah budaya disiplin yang sayangnya terkadang menutup diri akan adanya fleksibilitas dalam berkinerja.

Epilog

Sekali lagi, dari beberapa contoh kecil tersebut, terlihat bahwa media dan budaya adalah dua hal yang berkaitan dan mampu diintervensi serta dikonstruksi. Dengan demikian, perlu adanya kewaspadaan bagi insan profesional birokrasi agar terus mawas diri terhadap berbagai pelemahan ataupun kemunduran budaya birokrasi melalui media yang dapat menjauhkan dari kepentingan birokrasi untuk melayani masyarakat.

Sebaliknya, dengan kekuatan media, para profesional birokrasi sebenarnya berpotensi untuk menggeser budaya birokrasi agar lebih humanis dan bernilai bagi publik.

---

Tulisan menarik lainnya dapat Anda temui di laman birokratmenulis.org.