10 Polisi dari Papua dan Papua Barat Terpilih Penugasan Garuda ke Sudan

10 Personil Polisi di Polda Papua dan Polda Papua Barat Dikirim ke Sudan. (Dok: Polda Papua)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Sebanyak 10 personil Polda Papua dan Polda Papua Barat terpilih menjadi Delegasi ke Sudan untuk menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Anggota polisi dari Bumi Cenderawasih ini pun terlibat dalam Kontingen Formed Police Unit (FPU) Indonesia yakni delegasi yang memegang peranan penting dalam Misi Perdamaian PBB.

Ke-10 orang yang terpilih itu adalah Ipda Steven Sabon, Brigadir Edwin R. Mangallo, Brigadir Ambo Lamattata, Brigadir Bobi Setiawan, Brigadir Johanes Rapiando Purba,Briptu Andre Kurniawan,Briptu Hesty Vira Sacty Depondoye, Briptu Faisal WD, Briptu Ardiansyah Siregar, Briptu Joko Riyono Asnan.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyebutkan ke-10 personil ini sedang menjalani Pelatihan Pra Penugasan Satuan Tugas Garuda Bhayangkara 2 FPU 11 UNAMID.

“Nantinya akan tergabung dengan 180 personel yang juga melibatkan personel Polwan terbaik dari seluruh Indonesia,” kata Kamal, Kamis (29/11).

FPU Indonesia adalah satuan tugas Polri yang secara administratif pembinaan berada di bawah Biro Misi Internasional (Romisinter) Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri. Kontingen FPU Indonesia yang disebut kontingan Garuda saat ini akan di Relokasi ke Golo dan masih berada di wilayah Sudan yang akan menjadi Wilayah penugasan FPU 11 UNAMID selama 1 tahun.

Tugas para paersonil diantaranya melindungi personel dan fasilitas PBB (Protect UN personnel and facilities), melindungi warga sipil (protect civilian), serta mendukung kegiatan operasi kepolisian di Sudan dan menjaga para pengungsi internal (IDPs) di Area of Responsibility (AoR) sesuai zona warden atau Zone C yang terdiri dari 11 subzone yang wajib dilakukan patroli dan pengamanan.

Zone Warden merupakan kawasan pemukiman warga lokal, namun sebagian kecil ada yg disewakan untuk tempat tinggal staf PBB diluar super camp yang bekerja di UNAMID yang wajib dilindungi jika terjadi tindak kriminal dan serangan dari pihak pemberontak. (Katharina)