20 Tahun Menanti Deklarasi Provinsi Papua Selatan

Tokoh adat Merauke, Johanes Gluba Gebze saat menandatangani kain putih untuk dukungan deklarasi Provinsi Papua Selatan. (BumiPapua.com/Abdel Syah)

Merauke, BUMIPAPUA.COM- Tokoh adat Merauke, Johanes Gluba Gebze terharu dengan deklarasi Provinsi Papua Selatan yang dilakukan oleh 4 kepala daerah di wilayah adat Anim Ha.

Ia menjelaskan penantian panjang untuk deklarasi Provinsi Papua Selatan mencapai 20 tahun lebih.

“20 tahun perjuangan Provinsi Papua Selatan digelorakan. Namun selalu gagal oleh pemerintah di pusat dan Provinsi Papua,” katanya dalam deklarasi Provinsi Papua Selatan yang dilakukan di Sekretariat bersama pemekaran Provinsi Papua Selatan, Selasa (15/6).

Gebze yang juga mantan Bupati Merauke mengklaim masyarakat di selatan Papua yang meliputi Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat adalah masyarakat yang sangat toleran dan menjaga NKRI di ujung negeri.

“Kami selalu menjunjung tinggi persaudaraan dan kedamaian. Anim Ha sampai saat ini paling aman di Papua. Kami terdepan dalam menjaga NKRI,” jelas Gebze.

Gebze mencontohkan, masyarakat Anim Ha selalu terlebih dahulu menjalankan aktivitasnya. Ini dikarenakan perbedaan waktu 2 jam dengan daerah lainnya di Pulau Jawa atau Sumatera.

“Sama halnya jika kami mengibarkan Bendera Merah Putih. Masyarakat Anim Ha lebih dahulu mengibarkan bendera itu. Termasuk di saat yang lain masih terlelap, kami sudah melakukan aktivitas. Namun nilai kebangsaan ini justru dilupakan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Siang tadi deklarasi Provinsi Papua Selatan dilakukan. Hadir dalam kegiatan itu 4 kepala daerah di bagian selatan Papua yakni Bupati Kabupaten Asmat Elisa Kambu, Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, Wakil Bupati Mappi Ibnu Jaya Suud, perwakilan Kabupaten Boven Digul, muspida dan anggota DPRD dari 4 kabupaten di wilayah adat Anim Ha, serta masyarakat setempat.

Ketua tim pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo menjelaskan deklarasi hari ini didukung semua pihak, termasuk masyarakat setempat dan DPR RI.