kumparan
KONTEN PUBLISHER
29 November 2019 14:11

5 Kabupaten Patungan Danai Pembentukan Provinsi Papua Selatan

5 bupati percepat PPS di Merauke_Abdel_BumiPapua.jpeg
Lima bupati percepat pembentukan Provinsi Papua Selatan. (BumiPapua.com/Abdel)
Merauke, BUMIPAPUA.COM – Guna percepatan pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS), 5 bupati dari Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Mappi dan Pegunungan Bintang sepakat akan patungan mendanai proses pembentukan PPS melalui APBD tahun 2020.
ADVERTISEMENT
Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo yakin dana patungan itu dapat membiayai perjuangan PPS.
Walau ia tak menyebutkan jumlah angkanya, namun masing-masing daerah sepakat membiayai perjuangan pemekaran tersebut.
"Iya, dana patungan ini sudah disepakati bersama. Semua masih dibahas," ujarnya.
Untuk di Kabupaten Merauke, dana patungan yang dianggarkan untuk PPS senilai Rp5 miliar, dari total RAPBD 2020 Merauke senilai Rp2 triliun lebih.
Sekretaris Komisi B DPRD Merauke, Prayogo menyebutkan dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2020, dana tersebut dalam pembahasan.
“Ini (dana dukungan PPS) lagi dibahas. Saya lihat anggaran Rp5 miliar yang dialokasikan,” ujarnya melalui telepon seluler, Jumat (29/11)
Tak hanya itu saja, sejumlah kegiatan untuk percepatan PPS juga akan dilakukan 5 bupati ini, diantaranya bertemu dengan Komisi II DPR RI pada 9-12 Desember 2019, lalu menggelar audiens dengan Gubernur Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga kultural orang asli Papua.
ADVERTISEMENT
Safanpo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Asmat menyebutkan pertemuan internal dengan 5 bupati dan para tokoh dari 5 kabupaten telah dilakukan di Kota Merauke pada Rabu (27/11) lalu.
Namun poin lainnya yang diambil adalah untuk sementara, pemekaran PPS dilakukan oleh 4 kabupaten, tanpa Kabupaten Pegunungan Bintang.
Kesepakatannya, sementara Kabupaten Pegunungan Bintang akan menjadi peninjau pembentukan PPS. Namun jika dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, persyaratan pembentukan PPS dianggap kurang, maka Pegunungan Bintang akan dimasukkan pada bagian pemekaran PPS. Kesepakatan ini juga telah diketahui Bupati Pegunungan Bintang,” jelasnya, Jumat (29/11).
Kata Safanpo, saat ini dokumen percepatan pemekaran PPS dari 4 kabupaten telah disiapkan, seperti surat persetujuan bupati, surat persetujuan DPRD, dan surat persetujuan antara bupati dan DPRD di 4 kabupaten.
ADVERTISEMENT
Usulan pemekaran PPS telah dilakukan sejak 17 tahun lalu, oleh mantan Bupati Merauke Johannes Gluba Gebze yang mencantumkan 4 kabupaten masuk dalam pemekaran PPS yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan