7.000 Polisi di Papua Masih Tinggal di Rumah Kontrakan

Kapolda Papua melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun di Doyo, Kabupaten Jayapura (Dok: Polda Papua)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM – Sebanyak 7.000-an polisi di Papua masih tinggal di rumah kontrakan. Jumlah ini sama dengan 30% dari total 11 ribu personil polisi yang bertugas di Bumi Cenderawasih. Sisanya, personil polisi tinggal di rumah dinas yang telah disediakan oleh Polda Papua.

Kapolda Papua, Brigen Pol Rudolf A. Rodja menuturkan polisi yang tinggal di rumah kontrakan atau rumah sewa, akan berakibat kepada kinerjanya.

“Apapun mahal di tanah Papua ini. Anggota pasti memikirkan untuk membayar kontrakan dan sebagainya, hingga akhirnya tak sempat menabung. Setiap hari pasti berpikir untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, agar bisa tercukupi dan lain-lain,” jelas Kapolda Papua, Jumat (17/5), disela-sela peletakan batu pertama pembangunan rumah susun Mako Brimobda Papua dan Polres Kabupaten Jayapura di Doyo, Kabupaten Jayapura.

Untuk menunjang kinerja kepolisian setempat, Kementrian PUPR membangun rumah susun, untuk nantinya ditempati oleh anggota polisi di Papua.

“Bukan hanya di Kota atau Kabupaten Jayapura, anak-anak kami masih banyak yang ada di gunung, lembah. Kalau sekarang di Jayapura bisa, mungkin besok bisa dibangun di Asmat, Yahukimo, bahkan di Puncak Jaya. Mereka (anggota) sangat berharap perumahan yang layak dan dapat terelalisasi,” ujarnya.

Kapolda Papua, Brigjen Pol Rudolf A. Rodja bersa,a Dorektur Rusun Kementrian PUPR melaksanakan peletakan batu pertama rusun Brimob (Dok: Polda Papua)

Direktur Rumah Susun Kementrian PUPR, M. Hidayat menyebutkan rumah merupakan kebutuhan pokok nomor 3 manusia, setelah sandang dan pangan. Rumah tidak hanya untuk berteduh atau berlindung dari marabahaya, tetapi merupakan tempat mulainya pendidikan untuk anak-anak hingga masa depan.

Kata Hidayat, harusnya kita telah memulai kehidupan di suatu perumahan yang layak huni, bersih dan sehat. Infrastruktur yang saat ini dibangun PUPR, bukan untuk megah-megahan, tapi untuk mengejar ketertinggalan, khususnya di Papua.

“Masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk membangun rumah, baik itu masyarakat berpenghasilan tendah bahkan ASN, Polri belum banyak yang bisa memiliki rumah,” katanya.

Hidayat menambahkan anggaran tahun ini, digunakan untuk bantuan pembangunan rumah susun yang kebetulan bertepatan dengan PON XX / 2020. Kementrian PUPR akan membangun tiga rusun yang akan diserahkan kepada ASN, Mako Brimob Polda dan Polres Jayapura. (Katharina)