Masyarakat 9 Kabupaten di Papua Tolak Sistem Online Penerimaan CPNS

Aksi unjuk rasa menolak penerimaan CPNS dengan sistem daring. (BumiPapua.com/Stefanus)

Wamena, BUMIPAPUA.COM - Masyarakat dari 9 kabupaten di wilayah pegunungan tengah Papua, Lapago, menolak penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan melalui sistem daring atau online.

Mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jayawijaya. Penerimaan CPNS dengan sistem daring dituding sebagai penipuan untuk masyarakat Papua karena berarti tidak mengutamakan masyarakat asli Papua untuk lowongan CPNS di provinsi tersebut.

Perwakilan massa aksi, Paskalis Itlay, mengatakan Papua memiliki kebijakan otonomi khusus dalam perekrutan CPNS di mana prioritas utamanya adalah orang asli Papua.

“Jaringan internet di wilayah pegunungan Papua tidak stabil, apalagi untuk daerah pedalaman lainnya. Sistem daring penerimaan CPNS harus ditolak,” kata Paskalis, Jumat (21/9).

Perwakilan masyarakat dari Kabupaten Lanny Jaya, Melkianus Lot, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mesti mempertimbangkan relevansi sistem daring, bukan hanya mengikuti keputusan pemerintah pusat. Sebab, kata dia, banyak pencari kerja di pegunungan tengah Papua yang tidak paham menggunakan komputer.

"Banyak sarjana di wilayah pegunungan tengah Papua menyelesaikan pendidikan dari hasil jualan mama-mama di pasar. Percuma saja jika gelar sarjana yang kami dapatkan tidak diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Pantauan BumiPapua.com di lapangan, ratusan warga yang mewakili masing masing daerah, yakni Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Membramo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, dan Nduga, sudah diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jayawijaya, Hilton Juni, dan anggota DPRD Jayawijaya.

(Stefanus)