Aspirasi Pemekaran Papua Selatan Diterima Provinsi Papua

Ketua Tim pemekaran Papua Selatan, Thomas Safanpo (kemeja putih) bersama Ketua DPR Papua, Thomas Safanpo saat menyerahkan aspirasi Papua Selatan. (BumiPapua.com/Qadri Pratiwi)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Tim pemekaran Papua Selatan bertemu dengan Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural masyarakat adat dan DPR Papua.

Pertemuan dilakukan untuk menyerahkan aspirasi pemekaran Papua Selatan yang didukung oleh tokoh agama, masyarakat dan adat setempat.

Ketua Tim pemekaran Papua Selatan, Thomas Safanpo berterima kasih kepada semua pihak yang telah menerima aspirasi pemekaran ini. Ia menjelaskan saat mendatangi Gubernur Papua, tim pemekaran diterima oleh Sekda Papua, Ridwan Rumasukun yang mewakili Gubernur Papua.

Lalu, tim pemekaran juga diterima langsung oleh Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw dan Ketua MRP, Timotius Murib.

"Sesuai mekanisme undang-undang, pemekaran provinsi harus mendapatkan persetujuan gubernur, DPR Papua dan MRP. Aspek legal formal itulah yang kami tempuh untuk mendapatkan persetujuan," katanya, Rabu (24/11).

Aspirasi Akar Rumput

Thomas menjelaskan aspirasi pemekaran juga ditandatangani oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh agama yang diwakili oleh Keuskupan Merauke dan Asmat, lalu para pendeta GKI, serta tanda tangan majelis ulama dari empat kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

Ada juga tanda tangan dari kepala suku adat di 4 kabupaten dan tanda tangan para tokoh masyarakat. "Aspirasi pemekaran Papua Selatan merupakan aspirasi akar rumput. Kami hanya memfasilitasi apa yang disampaikan oleh masyarakat Papua Selatan," katanya.

Thomas menjelaskan usai mendapatkan persetujuan pada tingkat Provinsi Papua, maka pihaknya akan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Mendagri, dan Komisi II serta III DPR RI.

Ketua DPR Papua, Jhoni Banua Rouw menjelaskan aspirasi pemekaran Papua Selatan sudah lengkap dan mendapat dukungan dari keterwakilan semua unsur.

"Aspirasi pemekaran Papua Selatan benar muncul dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat yang berada di wilayah selatan Papua. Kepentingan masyarakat adalah yang utama dan bukan kepentingan elit politik. Pemekaran bukan menjadikan Papua terpecah pecah, namun tetap solid untuk pembangunan lebih baik," katanya.

Rouw menambahkan aspirasi ini selanjutnya akan dirapatkan, baik lewat komisi maupun pansus DPR Papua.