Bantuan Pengungsi Nduga Hanya Diserahkan di Wamena

Rapat Koordinasi Penanganan Masyarakat Terdampak Konflik dari Kemenko PMK bersama Pemkab Jayawijay, Nduga, Lanny Jaya serta perwakilan Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud serta Kementerian PUPR. (Foto Stefanus Tarsi)

Wamena, BUMIPAPUA.COM – Guna membahas persoalan bantuan pengungsi korban konflik Nduga dan Jayawijaya, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melakukan pertemuan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Pemkab Nduga, dan Pemkab Lanny Jaya.

Pertemuan yang dilakukan melalui Deputi I Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Dody Usodo Hargo ini, juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian PUPR. Pertemuan ini dilaksanakan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (5/11).

Menurut Deputi I Bidang Kordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Dody Usodo Hargo, pertemuan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan kebencanaan untuk melihat, apakah semua pekerjaan yang sudah dikerjakan dan bantuan pendistribusian sudah terima atau tepat sasaran, baik itu kepada para pengungsi Kabupaten Nduga maupun di Kabupaten Jayawijaya.

Disisi lain, kata Dody, juga untuk melihat apa yang harus dikerjakan, misalnya bagaimana dengan persoalan pendidikan dan kesehatan. Untuk kesehatan misalnya, terkait pelayanan Puskesmas harus normal kembali, khususnya di beberapa distrik yang ada di wilayah Kabupaten Nduga.

“Saya datang kesini sebagai tugas saya di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Kemanusian dan Kebudayaan itu, menjamin kesehatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan masyarakat,” kata Dody usai pertemuan di Wamena, Selasa (5/11).

Sehingga, kata Dody, pihaknya mengecek bantuan yang sudah diberikan dari pemerintah pusat, khususnya kepada masyarakat di wilayah Nduga yang selama ini dibilang tak mendapatkan bantuan. Sehingga melalui rapat koordinasi ini, pihaknya ingin mengecek langsung sejauh mana bantuan yang diberikan, apakah sampai ke masyarakata penerima bantuan atau tidak.

“Ini yang mau saya buktikan, ternyata bantuan yang diserakan selama ini untuk pengungsi Nduga hanya diserahkan di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Padahal masyarakat yang mengungsi itu sesuai data Pemda Nduga, bahwa masyarakat mengungsi ada empat distrik yang menjadi pusat konsentrasi para penduduk yang tak bertahan di distrik. Sehingga, mereka mengungsi ke distrik-distrik terdekat. Itu di Distrik Goroptak, Paro, Yuguru dan Kenyam,” ungkap Dody.

Menurut Dody, informasi yang didapat dalam rapat koordinasi ini pihaknya kaitkan langsung dengan kementerian yang lain, terutama yang sudah memberikan bantuan selama ini agar cocok dari data yang ada. “Namun tadi setelah kami tanya langsung ke Pemkab Nduga, ternyata mereka tak bisa sebutkan berapa jumlah sesungguhnya pengungsi. Namun ada orang lain yang bisa menyebutkan ribuan pengungsi datanya. Ini nyawa manusia, jangan main-main,” jelasnya.

Selain itu, kata Dody, pihaknya juga sudah menekankan kepada Kemensos dan Kemendikbud, serta Kemenkes apa yang harus dikerjakan. Sebab jangan dilihat pengungsi Nduga yang ada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tapi lihat juga yang ada di distrik-distrik di Nduga.

“Menyikapi kesimpangsiuran saluran bantuan, saya lihat lengkap dokumen dari Kemensos dan terbukti bahwa masyarakata disana tak terima, namun penyerahan bantuan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sementara sudah tak ada pengunsi dari Nduga di Wamena. Sampai minggu kemarin bantuan ke Nduga terus berjalan, tapi diserahkan juga di Wamena, lalu masyarakatnya di distrik sana, tak terima apa-apa,” jelas Dody.

Upaya yang tepat, kata Dody, bekerja sama dengan pemerintah daerah yang perlu bantuan itu, lalu cara mendistribusikan ke tempat itu dengan memakai bantuan TNI yang siap membantu menggunakan trasportasi TNI untuk medroping bantuan.

“Sehingga saya harapkan jangan lagi mendengar hembusan yang tak benar untuk tak mau terima, jika bantuan itu disalurkan melalui TNI-Polri. Sebab siapa yang menjamin keamanan, misanya dari Kemensos, lalu siapa yang berani antar bantuan ke sana (Nduga) tanpa pengawalan dari pihak keamanan,” katanya.